Bahasa Portugis di Kurikulum: Ide Prabowo, Tantangan Implementasi
Wacana mengenai potensi integrasi bahasa Portugis ke dalam kurikulum pendidikan nasional Indonesia, seperti yang diisyaratkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, kini menjadi topik perbincangan hangat di kalangan pemerhati pendidikan dan kebijakan publik. Gagasan ini, meskipun terdengar menarik dari sudut pandang diplomasi dan pengayaan budaya, dinilai memerlukan kajian mendalam dan komprehensif sebelum diimplementasikan secara luas.
Latar Belakang Wacana dan Potensi Diplomasi
Ide pengenalan bahasa Portugis ini muncul di tengah upaya Indonesia untuk memperkuat hubungan bilateral dan multilateral di berbagai lini. Secara historis, Indonesia memiliki jejak interaksi dengan bahasa Portugis, terutama melalui koneksi masa lalu di Timor Leste dan beberapa wilayah pesisir di Indonesia Timur. Potensi diplomasi terbuka lebar dengan negara-negara Lusophone seperti Portugal dan Brasil, yang merupakan pemain penting di panggung global, serta negara-negara berbahasa Portugis lainnya di Afrika dan Asia.
Pakar pendidikan dan pengamat kebijakan, Sumardiansyah, menyoroti bahwa tujuan di balik inisiatif ini tidak boleh hanya berhenti pada simbolisme diplomatik. Menurutnya, sebuah kebijakan bahasa asing yang efektif harus memiliki fondasi yang kuat, melibatkan lebih dari sekadar pengumuman niat baik.
“Kebijakan itu sebaiknya tidak sekadar simbol diplomasi, melainkan disertai kesiapan kurikulum, bahan ajar, dan tenaga pendidik yang mumpuni,” ujar Sumardiansyah, menekankan perlunya landasan praktis yang solid.
Tantangan Implementasi dan Kesiapan Sistem Pendidikan
Integrasi bahasa baru, apalagi pada skala nasional, bukanlah perkara mudah. Kesiapan kurikulum akan menjadi tantangan pertama. Ini mencakup perumusan silabus yang relevan dengan konteks Indonesia, penentuan tingkat kedalaman materi, serta integrasi dengan mata pelajaran lain. Bahan ajar yang memadai, mulai dari buku teks hingga materi digital interaktif, juga perlu dikembangkan dari nol atau diadaptasi secara cermat dari sumber yang ada.
Tantangan terbesar lainnya adalah ketersediaan dan pengembangan tenaga pendidik. Indonesia saat ini memiliki keterbatasan jumlah guru bahasa Portugis yang tersertifikasi dan berpengalaman. Program pelatihan intensif, beasiswa untuk studi bahasa di luar negeri, serta rekrutmen pengajar dari negara-negara Lusophone mungkin diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Proses ini akan memakan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit. Tanpa infrastruktur pengajaran yang kuat, upaya ini berisiko menjadi kebijakan yang parsial dan kurang efektif, jauh dari tujuan penguasaan bahasa yang optimal.
Pada 28 October 2025, pemerintah di bawah kepemimpinan mendatang diharapkan dapat melakukan studi kelayakan yang mendalam, melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti akademisi, praktisi pendidikan, ahli bahasa, hingga perwakilan diplomatik. Kajian ini harus mencakup analisis kebutuhan, estimasi biaya, jadwal implementasi yang realistis, serta potensi dampak positif dan negatif terhadap sistem pendidikan nasional yang sudah berjalan. Prioritas terhadap bahasa asing lain yang sudah mapan, seperti bahasa Inggris sebagai lingua franca global, serta bahasa Mandarin atau Jepang yang memiliki relevansi ekonomi, juga perlu dipertimbangkan secara saksama agar kebijakan baru tidak tumpang tindih atau mengorbankan program yang sudah ada.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
