Usulan Berbayar Mikrotrans Mengemuka, Pemprov DKI Jakarta Kaji Dampak Tarif

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespons serius usulan yang mengemuka dari kalangan pengamat transportasi mengenai penerapan tarif bagi layanan Mikrotrans atau Jaklingko. Layanan yang selama ini dinikmati secara gratis oleh warga ibu kota ini, diusulkan untuk dikenakan tarif ringan guna memastikan keberlanjutan dan optimalisasi operasionalnya. Respons Gubernur menandakan bahwa pemerintah provinsi siap mempertimbangkan berbagai opsi untuk masa depan moda transportasi penghubung vital ini.

Mikrotrans, yang merupakan bagian integral dari sistem transportasi terintegrasi Jaklingko, dirancang sebagai solusi mobilitas “first-mile” dan “last-mile” bagi masyarakat Jakarta. Sejak diluncurkan, layanan ini telah memainkan peran krusial dalam menghubungkan warga dari permukiman padat menuju simpul transportasi utama seperti stasiun KRL, MRT, dan halte Transjakarta, sekaligus mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Status gratisnya bertujuan untuk mendorong masyarakat beralih ke transportasi publik dan meningkatkan aksesibilitas secara luas, sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota yang ramah pejalan kaki dan pengguna angkutan umum.

Mengapa Mikrotrans Perlu Berbayar? Perspektif Pengamat

Usulan untuk memungut tarif bagi Mikrotrans datang dari berbagai pihak, termasuk pengamat transportasi perkotaan. Salah satu argumen utama adalah terkait keberlanjutan finansial dan efisiensi operasional layanan. Dr. Rina Agustina, Pakar Kebijakan Transportasi dari Universitas Nusantara, mengungkapkan pandangannya terkait hal ini pada 30 October 2025.

“Meskipun niat awal untuk menggratiskan layanan Mikrotrans sangat baik dalam mendorong penggunaan transportasi publik, model tanpa tarif ini berpotensi menimbulkan tantangan jangka panjang, terutama dalam hal biaya operasional dan pemeliharaan armada,” ujar Dr. Rina.

“Penerapan tarif ringan tidak hanya dapat menopang biaya operasional dan memastikan kualitas layanan tetap terjaga, tetapi juga dapat meningkatkan disiplin penggunaan serta mencegah penyalahgunaan layanan.”

Menurut Dr. Rina, tarif yang terjangkau akan mendorong penumpang yang benar-benar membutuhkan layanan untuk menggunakannya, sekaligus memberikan sumber pendapatan yang stabil bagi operator dan Pemprov DKI Jakarta untuk investasi dalam peremajaan armada dan peningkatan fasilitas. Hal ini juga dapat mencegah fenomena ‘joyriding’ atau penggunaan layanan untuk tujuan yang tidak esensial, yang dapat membebani kapasitas armada dan mengurangi ketersediaan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan konektivitas “first-mile” dan “last-mile”. Investasi berkelanjutan diperlukan untuk menjaga kondisi armada tetap prima, memastikan keamanan, dan meningkatkan kenyamanan penumpang.

Respon Gubernur dan Aspek yang Dipertimbangkan

Menanggapi usulan ini, Gubernur Pramono Anung menyatakan bahwa pihaknya akan mengkaji secara komprehensif segala aspek yang terkait. “Usulan ini akan kita pertimbangkan dengan seksama. Tentu ada pro dan kontra yang harus kita timbang,” kata Pramono. “Prioritas utama kami adalah memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak memberatkan masyarakat, khususnya warga dengan keterbatasan ekonomi, namun di sisi lain juga harus menjamin keberlanjutan dan kualitas layanan transportasi publik di Jakarta.”

Proses pertimbangan ini, lanjut Gubernur, akan melibatkan analisis mendalam mengenai dampak sosial-ekonomi, survei terhadap daya beli masyarakat, serta pemodelan biaya operasional versus potensi pendapatan dari tarif. Pemprov DKI juga akan melihat praktik terbaik di kota-kota besar lain yang menerapkan sistem serupa. Ada kekhawatiran bahwa penerapan tarif, meskipun ringan, dapat mengurangi minat masyarakat untuk menggunakan Mikrotrans, yang pada gilirannya dapat kontraproduktif terhadap tujuan integrasi transportasi dan pengurangan kemacetan di ibu kota.

Lebih lanjut, Pemprov DKI akan berkoordinasi dengan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) selaku operator Jaklingko dan Mikrotrans, serta melibatkan pakar transportasi dan perwakilan masyarakat dalam proses diskusi. Keputusan akhir diharapkan dapat mencapai keseimbangan antara penyediaan layanan publik yang optimal dan berkelanjutan, dengan tetap mempertimbangkan kesejahteraan dan aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat Jakarta. Implementasi kebijakan semacam ini, jika terjadi, kemungkinan besar akan melalui tahap sosialisasi dan uji coba untuk memastikan penerimaan publik yang baik dan adaptasi yang lancar.

Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda