Prabowo Perintahkan Percepatan 18 Proyek Hilirisasi Senilai Rp600 Triliun

Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan instruksi tegas untuk mempercepat pengerjaan 18 proyek hilirisasi mineral dan batu bara yang bernilai total Rp600 triliun. Target ambisius tersebut, menurut Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, adalah rampung pada tahun ini, menandai komitmen serius pemerintahan baru dalam meningkatkan nilai tambah sumber daya alam domestik.

Perintah langsung dari Kepala Negara ini disampaikan di Jakarta pada 06 November 2025, menyoroti urgensi untuk mempercepat transformasi ekonomi Indonesia dari pengekspor bahan mentah menjadi negara produsen produk jadi atau setengah jadi yang bernilai tinggi. Kebijakan hilirisasi sendiri merupakan agenda strategis yang telah dicanangkan sejak era pemerintahan sebelumnya, dan kini dipercepat dengan target waktu yang lebih agresif.

Proyek-proyek yang dimaksud mencakup berbagai sektor mineral strategis seperti nikel, bauksit, tembaga, hingga batu bara. Percepatan ini diharapkan tidak hanya akan meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, mendorong transfer teknologi, dan memperkuat struktur industri nasional.

“Bapak Presiden Prabowo meminta agar 18 proyek hilirisasi ini selesai tahun ini. Beliau menekankan bahwa ini adalah bagian dari upaya kita untuk memastikan setiap kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat maksimal bagi rakyat, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan negara,” ujar Bahlil Lahadalia. Ia menambahkan, proyek-proyek ini juga krusial untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan memperkuat kemandirian ekonomi.

Tantangan dan Strategi Implementasi

Target ambisius untuk menyelesaikan 18 proyek senilai triliunan rupiah dalam waktu kurang dari setahun tentu bukan tanpa tantangan. Persoalan klasik seperti pembebasan lahan, perizinan yang kompleks dan berbelit, ketersediaan energi yang memadai, hingga masalah pendanaan dan transfer teknologi, adalah beberapa pekerjaan rumah yang harus segera diatasi oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.

Untuk mengakselerasi proses ini, pemerintah melalui BKPM dan kementerian terkait diharapkan dapat menyederhanakan birokrasi, memberikan insentif fiskal yang menarik, serta menjamin kepastian hukum bagi para investor, baik domestik maupun asing. Koordinasi yang kuat antarlembaga pemerintah, serta sinergi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta, akan menjadi kunci utama keberhasilan percepatan proyek-proyek vital ini.

Bahlil juga menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung percepatan hilirisasi, terutama dalam fasilitasi perizinan dan dukungan infrastruktur. Tanpa dukungan semua pihak, target yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo akan sulit tercapai.

Dampak Ekonomi dan Prospek Masa Depan

Keberhasilan proyek-proyek hilirisasi ini diproyeksikan akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Peningkatan nilai ekspor, penciptaan puluhan ribu lapangan kerja baru di berbagai tingkatan, transfer teknologi canggih, dan penguatan rantai pasok industri domestik adalah beberapa manfaat langsung yang diharapkan. Investasi besar ini juga akan memacu pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah penghasil sumber daya alam.

Dalam jangka panjang, percepatan hilirisasi akan memposisikan Indonesia sebagai pemain penting di pasar global untuk produk-produk turunan mineral dan batu bara yang bernilai tambah tinggi, seperti baterai kendaraan listrik, komponen industri, hingga material konstruksi. Ini sejalan dengan visi Indonesia untuk menjadi negara maju dan memiliki daya saing global yang kuat di sektor industri pengolahan. Komitmen kuat dari pucuk pimpinan negara menunjukkan keseriusan dalam menggarap potensi sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat dan keberlanjutan ekonomi nasional.

Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda