Polri Dorong Transparansi dan Komunikasi Publik, Perkuat Kehadiran di Masyarakat
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho, mengeluarkan instruksi strategis kepada seluruh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) di Indonesia. Instruksi ini menekankan pentingnya penguatan komunikasi publik dan peningkatan layanan informasi guna memastikan kehadiran Polri semakin dirasakan positif oleh masyarakat.
Dalam arahannya, Irjen Sandi Nugroho menyoroti bahwa tindakan kebaikan dan upaya positif yang dilakukan anggota Polri di lapangan seringkali luput dari perhatian publik karena kurangnya komunikasi yang efektif. Ia mengingatkan jajaran pimpinan di daerah untuk proaktif dalam menyampaikan informasi terkait kinerja dan kontribusi positif institusi.
Penekanan ini bukan tanpa alasan. Citra Polri di mata masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan dan informatif institusi tersebut dalam berinteraksi. Dengan membuka diri dan mengkomunikasikan setiap capaian, Polri dapat membangun kepercayaan dan kedekatan emosional dengan warga.
“Kebaikan dan kerja keras anggota Polri tidak boleh ditutup-tutupi. Kapolda dan Kapolres harus memastikan bahwa setiap upaya positif dan pelayanan prima yang diberikan jajaran disampaikan dengan baik kepada masyarakat, agar kehadiran Polri benar-benar dapat dirasakan dan diapresiasi,” tegas Irjen Sandi Nugroho dalam kesempatan tersebut.
Strategi Penguatan Komunikasi Publik
Peningkatan komunikasi publik yang dimaksud mencakup berbagai aspek, mulai dari pemanfaatan platform media sosial secara optimal, peningkatan kualitas interaksi dengan media massa, hingga penguatan unit kehumasan di setiap satuan kerja. Irjen Sandi Nugroho mendorong agar Kapolda dan Kapolres menjadi garda terdepan dalam menginisiasi dialog konstruktif dengan berbagai elemen masyarakat.
Selain itu, perbaikan dalam layanan informasi juga menjadi fokus utama. Polri diharapkan dapat menyediakan akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat bagi masyarakat, baik itu terkait prosedur pelayanan, penanganan kasus, maupun kebijakan-kebijakan baru. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas.
Pemanfaatan teknologi digital untuk menyebarkan informasi positif dan mengklarifikasi isu-isu yang beredar juga menjadi poin krusial. Edukasi publik mengenai peran dan fungsi Polri, pencegahan kejahatan, serta penanganan situasi darurat diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan dan inovatif, menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Dampak Positif bagi Kepercayaan Masyarakat
Langkah-langkah yang diinstruksikan oleh Kadiv Humas Polri ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Dengan komunikasi yang terbuka, masyarakat akan merasa lebih dekat dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang peran serta fungsi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
Di tengah derasnya arus informasi dan tantangan disinformasi, kemampuan Polri untuk menyampaikan narasi positif dan fakta-fakta yang valid menjadi krusial. Ini bukan hanya tentang pencitraan, melainkan tentang membangun fondasi hubungan yang kuat dan saling percaya antara polisi dan masyarakat, yang merupakan esensi dari konsep Kepolisian yang Presisi.
Arahan ini juga relevan dalam konteks persiapan menghadapi agenda-agenda nasional di masa mendatang, di mana peran Polri dalam menjaga stabilitas dan keamanan akan terus menjadi sorotan. Dengan komunikasi yang efektif, potensi misinformasi dapat diminimalisir dan dukungan publik dapat dimaksimalkan.
Secara keseluruhan, pesan dari Irjen Sandi Nugroho pada 25 November 2025 menggarisbawahi komitmen Polri untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanannya melalui pendekatan yang lebih transparan dan komunikatif. Ini adalah langkah proaktif Polri dalam memperkuat posisinya sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
