Puan Maharani Dorong Percepatan Bantuan untuk Korban Bencana Sumatera Utara
Desakan untuk Respons Cepat dan Komprehensif
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, pada 26 November 2025 mendesak pemerintah untuk segera mempercepat penyaluran bantuan dan penanganan pascabencana bagi korban banjir bandang serta tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Pernyataan ini disampaikan menyusul keprihatinan mendalam atas dampak luas bencana alam yang telah merenggut nyawa, menyebabkan kerusakan infrastruktur, dan merugikan ribuan warga.
Puan Maharani menekankan pentingnya respons cepat dan komprehensif dari seluruh elemen pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Beliau menyoroti bahwa keterlambatan dalam distribusi bantuan dapat memperparah kondisi masyarakat yang sudah rentan dan terjebak dalam keterbatasan akses.
“Kita tidak boleh membiarkan masyarakat berjuang sendiri di tengah kesulitan ini. Pemerintah harus hadir secara nyata, memastikan logistik bantuan seperti makanan, air bersih, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya segera sampai ke tangan mereka yang membutuhkan, terutama di daerah terisolasi,” ujar Puan Maharani dalam keterangan tertulisnya.
Selain itu, Ketua DPR juga meminta agar pendataan korban dan kerusakan dilakukan secara akurat dan cepat, sebagai dasar penyusunan program pemulihan jangka pendek dan panjang. Pendataan yang akurat dianggap krusial untuk memastikan tidak ada korban yang terlewat dan setiap bantuan tepat sasaran.
Prioritas Penanganan dan Mitigasi Bencana
Bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera Utara bukan kali pertama terjadi. Kondisi geografis wilayah yang berbukit dan intensitas curah hujan yang tinggi seringkali menjadi pemicu. Puan Maharani juga mengingatkan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem peringatan dini (early warning system) dan infrastruktur pengendali banjir yang ada di daerah-daerah rawan.
Menurutnya, langkah mitigasi jangka panjang seperti penataan tata ruang yang berkelanjutan, reboisasi di daerah hulu, serta pembangunan infrastruktur penahan erosi dan banjir harus menjadi prioritas. “Pencegahan adalah kunci. Kita harus belajar dari setiap bencana untuk membangun sistem yang lebih tangguh dan masyarakat yang lebih siap menghadapi tantangan alam,” tambahnya.
Koordinasi yang solid antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci efektivitas penanganan. Puan juga menekankan pentingnya melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil dan relawan dalam upaya pemulihan. Perhatian khusus juga harus diberikan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas yang seringkali paling terdampak dalam situasi bencana.
Puan berharap seluruh pihak dapat bersinergi untuk memastikan tidak ada lagi korban jiwa dan kerugian materiil yang masif akibat bencana serupa di masa depan, serta segera memberikan kepastian dan harapan bagi para korban di Sumatera Utara untuk kembali bangkit.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
