Prabowo Desak Transparansi Anggaran: Peringatan Keras untuk Pejabat

Presiden terpilih Prabowo Subianto melayangkan peringatan keras kepada jajaran menteri dan pejabat negara agar tidak bermain-main dengan anggaran, khususnya yang berkaitan dengan sektor pendidikan. Pernyataan tegas ini disampaikan 28 November 2025, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik demi kesejahteraan rakyat.

Peringatan Keras Terhadap Praktik Mark-up

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo secara lugas menyoroti potensi praktik penggelembungan harga atau ‘mark-up’ yang dinilai sangat merugikan negara dan rakyat. Ia bahkan memberikan contoh ekstrem untuk menggambarkan modus operandi yang kerap terjadi di lingkungan birokrasi. Menurutnya, beberapa oknum pejabat kerap menaikkan harga suatu barang hingga berkali-kali lipat dari harga aslinya.

“Ada harga barang Rp 10 juta dinaikkan sampai 150 kali lipat. Ini adalah pengkhianatan terhadap negara,” tegas Prabowo, mengindikasikan adanya pemahaman mendalam mengenai praktik koruptif. Peringatan ini disebut-sebut sebagai sinyal kuat dari pemimpin masa depan untuk membersihkan birokrasi dari praktik korupsi dan inefisiensi yang telah lama mengakar.

Anggaran pendidikan, yang merupakan investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa, menjadi salah satu sorotan utama karena kerap menjadi sasaran empuk penyalahgunaan jika tidak diawasi dengan ketat. Prabowo menekankan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk sektor vital ini harus benar-benar sampai kepada yang berhak dan digunakan secara efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Komitmen Membangun Pemerintahan Bersih dan Efisien

Pernyataan Prabowo ini selaras dengan komitmennya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di bawah kepemimpinannya nanti. Ia menekankan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara harus digunakan seefisien mungkin demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk memperkaya segelintir oknum. Praktik mark-up anggaran tidak hanya menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi negara, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, menghambat pembangunan, dan menciptakan ketimpangan yang semakin lebar.

Mantan Menteri Pertahanan itu menegaskan bahwa ia tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap siapa pun yang terbukti terlibat dalam praktik mark-up atau penyalahgunaan anggaran. Pesan ini diharapkan menjadi pengingat bagi seluruh pejabat untuk menjalankan amanah dengan penuh integritas dan tanggung jawab.

Pernyataan Prabowo menggarisbawahi urgensi pencegahan korupsi di segala lini pemerintahan. Ia mengingatkan para pejabat akan tanggung jawab moral dan hukum mereka terhadap penggunaan dana negara, yang bersumber dari pajak rakyat.

“Anggaran yang besar, terutama di sektor pendidikan, adalah amanah rakyat. Setiap rupiahnya harus kembali untuk rakyat, bukan malah disalahgunakan untuk memperkaya diri sendiri. Jangan main-main, saya pantau,” kata Prabowo dengan nada serius.

Analisis pengamat politik dari Universitas Indonesia, Dr. Indah Permata, menyebutkan bahwa peringatan Prabowo ini merupakan langkah awal yang baik untuk membangun fondasi pemerintahan yang bersih. “Ini menunjukkan bahwa beliau tidak akan mentolerir praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang sejak awal kepemimpinannya, mengirimkan sinyal kuat kepada seluruh jajaran birokrasi,” ujarnya. Dengan ancaman tindakan tegas dan pemantauan ketat, diharapkan praktik mark-up anggaran, khususnya di sektor vital seperti pendidikan, dapat diminimalisir demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda