Titiek Soeharto Usul Relokasi Warga Terdampak Banjir Sumatera Barat Pasca Bencana Dahsyat
PADANG – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Titiek Soeharto, mengajukan usulan penting terkait penanganan pascabencana banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat. Dalam kunjungannya ke daerah terdampak, Titiek Soeharto menekankan perlunya relokasi bagi warga yang bermukim di sepanjang bantaran sungai, menyusul kerugian jiwa dan materi yang masif akibat banjir bandang dahsyat yang terjadi baru-baru ini.
Peninjauan Lokasi Bencana dan Kondisi Terkini
Kunjungan Titiek Soeharto ke Sumatera Barat, yang berlangsung pada 01 December 2025, bertujuan untuk meninjau langsung dampak kerusakan dan kondisi para korban banjir bandang. Bencana alam ini telah menyebabkan kerusakan infrastruktur yang parah, seperti jembatan putus, jalan ambles, serta ribuan rumah warga terendam atau bahkan tersapu arus. Data awal menunjukkan puluhan korban jiwa dan ratusan keluarga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Titiek Soeharto menyoroti bahwa banyak dari lokasi terdampak merupakan permukiman padat yang berada sangat dekat dengan aliran sungai, menjadikannya rentan terhadap luapan air saat intensitas hujan tinggi.
Dalam dialognya dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat, Titiek Soeharto menyampaikan keprihatinannya atas dampak berulang dari banjir di wilayah tersebut. Ia menekankan bahwa solusi jangka pendek seperti bantuan darurat dan perbaikan sementara tidak akan cukup untuk mengatasi akar masalah. “Kita tidak bisa terus-menerus menambal luka yang sama setiap tahunnya. Jika pola cuaca ekstrem ini menjadi normal baru, maka kita harus berani mengambil langkah strategis yang lebih fundamental,” ujarnya di sela peninjauan.
Urgensi Relokasi dan Tantangan Implementasi
Usulan relokasi yang disampaikan Titiek Soeharto didasari pada analisis bahwa permukiman di bantaran sungai secara inheren memiliki risiko tinggi. Selain ancaman banjir, erosi dan longsor juga menjadi ancaman laten bagi warga. Ia berharap pemerintah pusat dan daerah dapat berkoordinasi untuk menyiapkan lahan yang lebih aman dan layak, serta menyusun program relokasi yang komprehensif, tidak hanya sekadar memindahkan, tetapi juga memastikan keberlanjutan ekonomi dan sosial masyarakat.
“Relokasi bukan sekadar memindahkan penduduk, namun adalah investasi jangka panjang untuk keselamatan dan masa depan mereka. Kita harus memastikan warga mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman, jauh dari ancaman banjir yang terus berulang. Ini memerlukan koordinasi lintas sektor dan komitmen kuat dari pemerintah pusat hingga daerah, termasuk dukungan anggaran yang memadai serta pendekatan persuasif kepada masyarakat. Kita harus bersama-sama menciptakan lingkungan hidup yang aman dan berkelanjutan bagi mereka,” tegas Titiek Soeharto.
Meskipun penting, implementasi program relokasi tentu bukan tanpa tantangan. Beberapa isu krusial yang perlu diantisipasi antara lain ketersediaan lahan pengganti, alokasi anggaran yang besar, serta penerimaan masyarakat yang mungkin merasa terikat dengan tanah leluhur atau lokasi mata pencarian mereka. Ketua Komisi IV DPR RI ini mendorong pemerintah untuk melakukan pendekatan partisipatif, melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan, serta memberikan kompensasi atau fasilitas yang adil dan memadai agar proses relokasi dapat berjalan lancar dan diterima semua pihak. Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya rehabilitasi lingkungan dan penataan ulang tata ruang sungai sebagai bagian tak terpisahkan dari mitigasi bencana.
Diharapkan, usulan Titiek Soeharto ini dapat menjadi katalis bagi pemerintah untuk segera menyusun kebijakan dan program penanganan bencana yang lebih holistik dan berkelanjutan, demi menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat di masa mendatang.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
