Ridwan Kamil Diminta Keterangan KPK Terkait Dugaan Proyek di Jabar
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil (RK), pada 02 December 2025. Pemanggilan ini dilakukan untuk dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama masa jabatannya.
Ridwan Kamil, yang dikenal sebagai tokoh politik nasional dan arsitek, diharapkan hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada pagi hari. Agenda pemeriksaan ini menjadi sorotan publik mengingat posisi strategis RK sebagai mantan kepala daerah dan spekulasi mengenai karir politiknya di masa depan.
Latar Belakang Pemanggilan dan Materi Pemeriksaan
Pemanggilan Ridwan Kamil oleh KPK bukan tanpa alasan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pemanggilan ini merupakan bagian dari penyelidikan awal terkait beberapa proyek infrastruktur dan pengadaan yang dinilai bermasalah. KPK dikabarkan telah mengumpulkan sejumlah bukti dan keterangan dari pihak-pihak terkait sebelum memutuskan untuk memanggil RK.
Juru Bicara KPK, Ali Fikri, belum memberikan detail spesifik mengenai substansi materi yang akan didalami dalam pemeriksaan ini. Namun, ia menegaskan bahwa pemanggilan ini adalah prosedur standar dalam rangka klarifikasi dan pengumpulan informasi guna melengkapi data yang dibutuhkan penyidik.
“Kami mengonfirmasi bahwa Saudara RK dijadwalkan untuk dimintai keterangan pada hari ini, 02 December 2025, pukul 10.00 WIB. Pemanggilan ini dalam rangka pengembangan kasus dugaan korupsi yang sedang kami tangani. Setiap warga negara yang dibutuhkan keterangannya wajib hadir untuk membantu penegakan hukum,” ujar Ali Fikri dalam keterangan resminya kepada media, tadi malam.
Dugaan awal mengarah pada indikasi penyalahgunaan wewenang dan potensi kerugian negara dalam beberapa proyek strategis di Jawa Barat. KPK berupaya mencari tahu sejauh mana peran dan pengetahuan Ridwan Kamil terkait dugaan penyimpangan tersebut.
Profil Ridwan Kamil dan Respons Politik
Ridwan Kamil merupakan sosok yang tidak asing di kancah politik dan pemerintahan Indonesia. Sebelum menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023, ia dikenal sukses memimpin Kota Bandung sebagai Wali Kota. Karir politiknya yang cemerlang membuatnya kerap disebut sebagai salah satu kandidat potensial di tingkat nasional.
Pemanggilan oleh lembaga anti-rasuah ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi citra dan karir politik RK. Melalui tim kuasa hukumnya, Ridwan Kamil dikabarkan siap hadir dan akan kooperatif dalam menjalani proses pemeriksaan ini. Pihak RK juga menyatakan akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK.
Respons dari berbagai kalangan politik pun mulai bermunculan. Beberapa pihak menyerukan agar KPK bekerja profesional dan transparan, sementara lainnya mengingatkan asas praduga tak bersalah. Proses hukum ini akan menjadi ujian bagi integritas Ridwan Kamil dan KPK dalam mengungkap kebenaran.
Publik menanti hasil pemeriksaan ini, apakah akan berujung pada peningkatan status perkara atau hanya sebatas klarifikasi. Kelanjutan kasus ini berpotensi memiliki implikasi signifikan terhadap peta politik nasional, terutama menjelang kontestasi pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum mendatang.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
