Muzani Duga Kayu Banjir Sumatra Bukti Pembalakan Liar: Desak Penindakan Tegas
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, melontarkan dugaan serius terkait temuan gelondongan kayu dalam banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra baru-baru ini. Menurutnya, kondisi kayu yang sudah lama mengindikasikan aktivitas pembalakan liar yang telah berlangsung. Pernyataan ini sekaligus menjadi seruan keras bagi para pemangku kebijakan lingkungan untuk lebih serius menangani masalah degradasi hutan yang kerap memicu bencana.
Indikasi Pembalakan Liar di Balik Bencana Banjir
Muzani menekankan bahwa penemuan gelondongan kayu yang sudah tidak baru lagi di lokasi banjir bukan sekadar kebetulan, melainkan cerminan dari praktik penebangan ilegal yang sistematis dan berkelanjutan di wilayah hulu. Dugaan ini menguatkan kekhawatiran banyak pihak bahwa deforestasi, baik legal maupun ilegal, menjadi faktor signifikan yang memperparuk dampak bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor.
Jika kayu-kayu itu sudah ditebang lama, itu artinya ada kegiatan pembalakan liar yang sudah terjadi di sekitar wilayah hutan kita, ujar Muzani dalam keterangannya 02 December 2025. Ia menambahkan bahwa kondisi kayu yang lapuk atau sudah tidak segar menunjukkan bahwa penebangan tidak terjadi bersamaan dengan banjir, melainkan sudah ada jauh sebelumnya. Hal ini, menurutnya, mengarahkan pada kesimpulan adanya kegiatan ilegal yang luput dari pengawasan ketat.
Bencana banjir di sejumlah provinsi di Sumatra, yang kerap diikuti dengan penemuan sisa-sisa penebangan pohon, telah berulang kali memicu perdebatan mengenai peran perusakan hutan. Data dari berbagai lembaga lingkungan hidup juga seringkali menunjukkan korelasi kuat antara hilangnya tutupan hutan dengan peningkatan frekuensi dan intensitas banjir di suatu wilayah.
Seruan Mendesak untuk Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Hutan
Merespons situasi ini, Muzani mendesak seluruh pemangku kebijakan lingkungan, mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum, untuk tidak menutup mata terhadap isu pembalakan liar. Ia menyerukan evaluasi komprehensif terhadap perizinan, pengawasan, serta penegakan hukum di kawasan hutan, khususnya di daerah-daerah rawan bencana.
Kita harus serius. Ini bukan hanya soal banjir sesaat, tapi juga menyangkut keberlanjutan lingkungan dan keselamatan hidup masyarakat. Pembalakan liar adalah kejahatan serius terhadap alam dan kemanusiaan, tegas Muzani.
Langkah-langkah preventif dan represif dianggap krusial untuk mencegah terulangnya bencana serupa di masa mendatang. Selain penindakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembalakan liar, Muzani juga menyoroti pentingnya upaya rehabilitasi hutan dan reforestasi di daerah hulu. Pengembalian fungsi ekologis hutan sebagai penopang ekosistem, penahan air, dan pencegah erosi disebutnya sebagai prioritas yang tak bisa ditawar lagi.
Dugaan Muzani ini menambah daftar panjang kritik terhadap lemahnya pengawasan sektor kehutanan di Indonesia, khususnya di tengah ancaman perubahan iklim yang semakin nyata. Pemerintah diharapkan segera merespons dengan tindakan konkret untuk melindungi hutan dari eksploitasi ilegal dan memastikan keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
