Dukungan Reuni 212 untuk Prabowo: Siap Kawal Pemberantasan Mafia

Ahmad Sobri, Ketua Presidium Reuni 212, secara tegas menyatakan kesiapan pihaknya untuk “pasang badan” mengawal pemerintahan Prabowo Subianto dalam upaya pemberantasan mafia dan korupsi. Pernyataan ini disampaikan pada 02 December 2025, menyoroti komitmen kelompok tersebut untuk mendukung langkah progresif pemerintah dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Komitmen Kawal Pemberantasan Korupsi

Dalam pernyataannya, Sobri menegaskan bahwa Reuni 212 tidak akan tinggal diam jika ada kelompok-kelompok berkepentingan yang mencoba menghambat upaya pemerintah dalam menjalankan aturan. Menurutnya, dukungan ini murni didasarkan pada keinginan untuk melihat Indonesia bersih dari praktik-praktik ilegal yang merugikan rakyat dan negara.

“Jika pemerintah serius dan tulus dalam menegakkan hukum, memberantas mafia dan koruptor, kami siap berada di garis depan untuk membela dan mengawal kebijakan tersebut. Jangan ragu, karena rakyat yang tulus akan selalu mendukung kebaikan dan keadilan,” ujar Ahmad Sobri dalam keterangannya.

Komitmen “pasang badan” tersebut diartikan sebagai kesiapan untuk mengerahkan dukungan moral dan, jika diperlukan, dukungan massa untuk memastikan bahwa agenda pemberantasan korupsi dan mafia dapat berjalan lancar tanpa intervensi politik atau ekonomi dari pihak manapun. Pernyataan ini diharapkan dapat menjadi sinyal kuat bagi calon kabinet Prabowo-Gibran untuk tidak gentar dalam mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum.

Pernyataan ini muncul di tengah spekulasi mengenai tantangan besar yang akan dihadapi pemerintahan baru dalam menumpas praktik-praktik korupsi yang terstruktur dan masif. Dukungan dari organisasi massa seperti Reuni 212 dapat memberikan kekuatan moral dan politik yang signifikan bagi pemerintah untuk menjalankan reformasi yang berpotensi menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang merasa terancam.

Latar Belakang dan Signifikansi Dukungan

Reuni 212 merupakan sebuah gerakan massa yang berawal dari aksi demonstrasi besar pada tahun 2016 dan seringkali dikaitkan dengan aspirasi keagamaan dan politik konservatif. Meskipun memiliki sejarah yang dinamis dalam lanskap politik Indonesia, pernyataan dukungan dari Ketua Presidiumnya kali ini menunjukkan adanya keselarasan visi dengan agenda penegakan hukum yang digaungkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dukungan dari kelompok seperti Reuni 212 memiliki signifikansi politik tersendiri, mengingat basis massanya yang cukup besar dan terorganisir. Hal ini dapat memberikan legitimasi tambahan bagi pemerintah baru dalam menghadapi potensi resistensi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh kebijakan anti-korupsi. Prabowo Subianto sendiri dalam berbagai kesempatan kampanye telah berulang kali menyampaikan komitmennya untuk memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dianggapnya telah mengakar di berbagai sektor.

Para pengamat politik menilai bahwa dukungan ini bisa menjadi modal penting bagi pemerintahan mendatang, terutama dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang kerap kali memerlukan dukungan publik yang kuat. Namun, tantangan akan tetap ada, terutama dalam menjaga independensi dan objektivitas penegakan hukum agar tidak terpolitisasi oleh kekuatan manapun. Dengan deklarasi ini, publik menantikan implementasi nyata dari janji-janji pemberantasan korupsi dan sejauh mana pemerintah baru akan memanfaatkan dukungan ini untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.

Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda