Pramono Anung Soroti Kompleksitas Penanganan Banjir: Demi Publik, Tantangan Tak Terhindarkan
Jakarta – Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan bahwa setiap upaya penanganan banjir yang dilakukan pemerintah, meskipun dirancang demi kepentingan publik yang lebih luas, tak lepas dari berbagai tantangan dan kemungkinan adanya ketidakpuasan dari sebagian pihak. Pernyataan ini disampaikan dalam sorotan terhadap berbagai proyek infrastruktur dan kebijakan yang bertujuan untuk mitigasi bencana banjir di berbagai wilayah Indonesia.
Menurut Pramono, esensi dari setiap kebijakan publik, termasuk penanganan banjir, adalah untuk menciptakan manfaat jangka panjang bagi mayoritas masyarakat. Namun, dalam proses implementasinya, seringkali ada pihak-pihak yang harus mengorbankan kepentingan sesaat atau mengalami dampak yang kurang menyenangkan demi tercapainya tujuan tersebut.
Mengurai Tantangan di Balik Penanganan Banjir
Proyek penanganan banjir seringkali melibatkan langkah-langkah drastis seperti normalisasi sungai, pembangunan waduk, relokasi permukiman warga di bantaran sungai, hingga pembebasan lahan untuk infrastruktur pengendali air. Langkah-langkah ini, meskipun krusial untuk mencegah kerugian yang lebih besar di masa depan, kerap menimbulkan gesekan di tengah masyarakat.
Ketidakpuasan bisa muncul dari berbagai faktor, mulai dari nilai ganti rugi pembebasan lahan yang dirasa tidak sesuai, gangguan aktivitas ekonomi, hingga keengganan untuk berpindah dari tempat tinggal yang telah dihuni secara turun-temurun. Pramono Anung memahami dinamika ini, namun menegaskan bahwa keputusan diambil berdasarkan pertimbangan menyeluruh dan kepentingan strategis negara.
“Meskipun kita melihat banyak pihak yang mendapatkan manfaat besar dari berbagai upaya penanganan banjir yang telah dan sedang berjalan, perlu diakui bahwa tidak semua pihak dapat menerima atau senang dengan langkah-langkah yang harus kami ambil. Ini adalah dilema dalam setiap kebijakan publik yang bersifat transformatif, di mana kepentingan jangka panjang dan keamanan kolektif harus diutamakan di atas kepentingan sesaat atau individu,” ujar Pramono Anung pada rapat koordinasi yang berlangsung 28 January 2026.
Pemerintah, lanjut Pramono, selalu berupaya melakukan pendekatan persuasif dan dialog terbuka dengan masyarakat yang terdampak. Sosialisasi mengenai manfaat proyek, skema relokasi yang manusiawi, serta kompensasi yang adil, menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi komunikasi pemerintah.
Komitmen Pemerintah untuk Kepentingan Jangka Panjang
Pemerintah berkomitmen penuh untuk terus melanjutkan program-program penanganan banjir, mengingat Indonesia sebagai negara kepulauan rentan terhadap dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrem. Berbagai kementerian dan lembaga terkait, mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hingga pemerintah daerah, bersinergi untuk memastikan program ini berjalan efektif.
Pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti tanggul, polder, dan sistem drainase modern, bukan hanya bertujuan mengurangi genangan, tetapi juga meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Investasi besar yang digelontorkan pemerintah dalam proyek-proyek ini menunjukkan keseriusan dalam melindungi warga dari ancaman bencana hidrometeorologi.
Pramono Anung menekankan pentingnya dukungan dan pengertian dari seluruh elemen masyarakat. “Penanganan banjir adalah upaya bersama. Keberhasilan program ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dan pemahaman dari masyarakat. Ketika kita semua bersatu, hasil yang optimal demi kesejahteraan dan keamanan bersama akan tercapai,” pungkasnya, mengakhiri pernyataannya yang menegaskan visi pemerintah untuk masa depan yang lebih aman dan bebas banjir.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
