Hasto Tegaskan Tolak Keras Upaya Suap PAW Harun Masiku
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, secara tegas membantah keterlibatannya atau persetujuannya terhadap praktik pengurusan Pergantian Antar Waktu (PAW) Harun Masiku yang diduga melibatkan permintaan uang. Pernyataan ini muncul di tengah sorotan publik terhadap kelanjutan kasus buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.
Dalam keterangannya kepada media pada 26 June 2025, Hasto Kristiyanto mengklarifikasi posisinya terkait isu yang menyeret nama Saeful Bahri, salah satu pihak yang disebut-sebut terlibat dalam upaya pengurusan PAW Harun Masiku. Hasto menegaskan bahwa ia tidak pernah merestui apalagi mendukung langkah-langkah yang melanggar hukum dalam proses PAW tersebut.
Latar Belakang Kasus Harun Masiku dan Dugaan Uang Pelicin
Kasus Harun Masiku telah menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Harun Masiku, seorang mantan calon anggota legislatif (caleg) PDIP, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penetapan anggota DPR RI periode 2019-2024. Ia diduga menyuap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai anggota DPR melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).
Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada awal tahun 2020, Harun Masiku menjadi buronan kelas kakap yang hingga kini belum berhasil ditangkap. Kasus ini melibatkan sejumlah nama, termasuk Saeful Bahri yang dalam beberapa kesempatan disebut-sebut berperan dalam upaya pengurusan PAW tersebut, termasuk adanya dugaan permintaan imbalan finansial.
Pernyataan Hasto Kristiyanto ini menyoroti kembali dinamika di balik upaya PAW Harun Masiku, terutama terkait adanya pihak yang berinisiatif untuk mengurusnya dengan cara yang tidak sah. Klaim Hasto bahwa ia telah melarang praktik tersebut sejak awal, memberikan perspektif baru mengenai sejauh mana informasi mengenai dugaan praktik tidak benar ini sampai ke telinga pimpinan partai.
Penegasan Hasto dan Implikasi Politik
Penegasan Hasto Kristiyanto bahwa dirinya telah melarang praktik kotor dalam pengurusan PAW Harun Masiku sejak awal, merupakan upaya untuk membersihkan namanya dan juga citra partai dari potensi keterlibatan dalam praktik korupsi. Dalam konteks kasus yang telah berlarut-larut ini, setiap pernyataan dari figur kunci seperti Hasto akan menjadi perhatian serius baik bagi penyidik maupun publik.
Saya tidak pernah merestui pengurusan Pergantian Antar Waktu (PAW) Harun Masiku lewat cara yang tidak benar. Sejak awal saya larang keras praktik seperti itu, ujar Hasto Kristiyanto.
Pernyataan ini mengindikasikan bahwa informasi mengenai adanya upaya pengurusan PAW melalui jalur yang tidak benar, termasuk dugaan permintaan uang oleh Saeful Bahri, sudah sampai ke Hasto sejak dini. Sikap penolakan yang diklaim Hasto tersebut, jika terbukti, dapat menjadi poin penting dalam narasi pembelaan atau klarifikasi posisinya dalam pusaran kasus Harun Masiku.
KPK sendiri hingga kini terus mendalami dan memburu Harun Masiku. Pernyataan Hasto diharapkan dapat membuka jalan bagi penyelidikan lebih lanjut, khususnya mengenai pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi dengan cara melawan hukum. Publik menanti transparansi penuh dan penegakan hukum yang adil dalam kasus ini, mengingat dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat pada institusi politik dan penegak hukum.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
