Puan Mendesak Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola Transportasi Laut Pascainsiden Kapal
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, mendesak seluruh pemangku kepentingan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola transportasi laut di Indonesia. Desakan ini muncul menyusul insiden kapal yang baru-baru ini terjadi, memicu kekhawatiran serius akan keselamatan pelayaran nasional.
Kekhawatiran Keselamatan Pelayaran Nasional
Insiden yang merujuk pada ‘Kapal Barcelona’ tersebut, meskipun detail spesifiknya masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang, telah menjadi titik fokus yang menggarisbawahi urgensi pembenahan sistem transportasi laut. Kecelakaan tersebut dilaporkan menimbulkan korban dan kerugian material, memicu sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk parlemen.
Puan Maharani menyoroti perlunya respons cepat dan sistematis dari pemerintah dan operator terkait. Menurutnya, insiden seperti ini seharusnya tidak terjadi jika standar operasional prosedur (SOP) dan pengawasan diterapkan dengan ketat. Ia menekankan bahwa keselamatan jiwa masyarakat harus menjadi prioritas utama di atas segalanya.
Dalam pernyataannya kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, pada 22 July 2025, Puan menegaskan komitmen DPR RI untuk terus mengawal isu keselamatan transportasi laut. Ia berharap insiden ‘Kapal Barcelona’ menjadi yang terakhir dan memicu perubahan mendasar dalam sektor ini.
“Kita tidak boleh lagi ada toleransi terhadap kelalaian yang bisa mengancam nyawa. Insiden-insiden seperti ini harus menjadi pelajaran pahit yang memacu kita untuk segera memperbaiki akar masalah dalam tata kelola transportasi laut kita. Evaluasi harus dilakukan secara komprehensif, mulai dari standar kelaikan kapal, sistem perizinan, pengawasan, hingga penegakan hukum,” tegas Puan.
Kolaborasi Multisektoral Mendesak
Puan menekankan bahwa perbaikan tata kelola transportasi laut memerlukan kolaborasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Ia menyebutkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta para operator kapal, baik swasta maupun BUMN, sebagai pihak-pihak yang harus duduk bersama dan merumuskan solusi konkret.
Fokus evaluasi, menurut Puan, harus mencakup berbagai aspek krusial. Ini termasuk peninjauan ulang standar operasional prosedur (SOP) keselamatan yang berlaku, penguatan inspeksi kelaikan kapal secara berkala dan tanpa tebang pilih, peningkatan kapasitas dan sertifikasi kru kapal, serta modernisasi sistem navigasi dan komunikasi. Ia juga menyoroti pentingnya penerapan teknologi terkini untuk memantau kondisi cuaca dan lalu lintas kapal secara real-time.
Tidak kalah penting, Puan juga menyoroti pentingnya sistem penanganan darurat yang responsif dan terkoordinasi. “Simulasi darurat harus sering dilakukan, jalur evakuasi jelas, dan ketersediaan peralatan penyelamatan memadai. Masyarakat juga perlu edukasi tentang keselamatan pelayaran agar mereka tahu apa yang harus dilakukan dalam kondisi darurat,” imbuhnya.
Insiden sebelumnya yang telah memakan korban jiwa, meski tidak selalu menjadi sorotan utama, terus berulang dalam skala kecil maupun besar di perairan Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa masalah transportasi laut bukan hanya insiden tunggal, melainkan cerminan dari tantangan sistemik yang membutuhkan komitmen jangka panjang dan konsisten dari seluruh elemen negara.
Diharapkan, desakan Puan Maharani ini akan menjadi momentum bagi seluruh pihak terkait untuk berkomitmen penuh menciptakan sistem transportasi laut yang lebih aman, andal, dan mampu melindungi setiap jiwa yang berlayar di perairan Indonesia, sekaligus mendukung konektivitas antarpulau yang vital bagi perekonomian nasional.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
