KPK Tetapkan Lima Tersangka Kasus Korupsi Jalan Sumut, Satu Saksi Dilepaskan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan lima orang sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek peningkatan jalan di Provinsi Sumatera Utara. Penetapan ini merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu, menyasar sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam praktik rasuah.

Plt. Juru Bicara KPK, Asep, dalam keterangannya di Jakarta pada 29 June 2025, menjelaskan bahwa dari enam orang yang sebelumnya diamankan dalam OTT tersebut, satu di antaranya masih berstatus saksi. Keputusan ini diambil setelah serangkaian pemeriksaan intensif yang dilakukan oleh tim penyidik KPK.

Proses Penentuan Tersangka dan Status Saksi

Asep membeberkan bahwa keenam orang yang diamankan telah menjalani pemeriksaan maraton untuk mendalami peran dan keterlibatan masing-masing dalam skandal proyek jalan ini. Menurutnya, penetapan status tersangka didasarkan pada temuan dua alat bukti permulaan yang cukup, sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.

“Dari enam orang yang diamankan, penyidik melakukan serangkaian pemeriksaan intensif. Setelah proses gelar perkara dan ditemukan dua alat bukti yang cukup, lima orang kami naikkan statusnya menjadi tersangka. Sementara satu orang lainnya, dari hasil pendalaman kami, masih berstatus saksi karena belum ditemukan cukup bukti permulaan untuk menjeratnya sebagai tersangka,” kata Asep.

Identitas lima tersangka yang telah ditetapkan belum dirilis secara detail oleh KPK, namun diduga kuat melibatkan unsur pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Sumatera Utara, serta pihak swasta dari kalangan kontraktor atau konsultan yang mengerjakan proyek tersebut. Modus operandi yang diduga kuat terjadi adalah penerimaan atau pemberian suap terkait pengadaan atau pelaksanaan proyek jalan yang menyedot anggaran negara miliaran rupiah.

KPK menegaskan bahwa status saksi bagi satu orang yang diamankan bukan berarti yang bersangkutan sepenuhnya bebas dari penyelidikan. Status tersebut bisa berubah menjadi tersangka jika di kemudian hari ditemukan bukti-bukti baru yang cukup untuk menjeratnya. Begitu pula, kesaksian dari yang bersangkutan akan sangat vital dalam mengungkap jaringan korupsi yang lebih luas.

Komitmen KPK Berantas Korupsi Infrastruktur

Kasus korupsi di sektor infrastruktur, khususnya proyek jalan, telah lama menjadi perhatian serius bagi KPK. Proyek-proyek semacam ini, yang seharusnya berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan aksesibilitas dan perekonomian, seringkali menjadi lahan basah bagi praktik suap dan mark-up anggaran. Sumatera Utara, sebagai salah satu provinsi dengan wilayah yang luas dan kebutuhan infrastruktur yang besar, kerap menjadi target pengawasan KPK.

Penetapan tersangka dalam kasus ini menunjukkan komitmen KPK untuk terus memberantas korupsi di sektor pembangunan. Proses selanjutnya setelah penetapan tersangka adalah penahanan, pemberkasan, hingga pelimpahan kasus ke pengadilan tindak pidana korupsi. KPK berharap kasus ini dapat memberikan efek jera bagi para pihak yang berniat melakukan korupsi dalam proyek-proyek pembangunan nasional.

Lembaga antirasuah tersebut juga mengimbau kepada seluruh instansi pemerintah dan pihak swasta yang terlibat dalam proyek-proyek strategis untuk selalu menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Kerja sama dari masyarakat dalam melaporkan dugaan tindak pidana korupsi juga sangat dibutuhkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda