Kejagung dan KPK Bersinergi Ungkap Dugaan Korupsi di Kemendikbudristek

Dua lembaga penegak hukum utama di Indonesia, Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedang aktif mengusut serangkaian kasus dugaan korupsi yang melibatkan pengadaan proyek di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Langkah sinergis ini menunjukkan komitmen serius dalam memberantas praktik rasuah yang berpotensi merugikan keuangan negara dan kualitas pendidikan.

Kasus-kasus yang menjadi fokus penyelidikan ini meliputi pengadaan perangkat Chromebook oleh Kejagung, serta pengadaan kuota internet gratis dan layanan Google Cloud yang ditangani oleh KPK. Seluruh proyek ini memiliki peran krusial dalam mendukung transformasi digital pendidikan di Indonesia, terutama di tengah tantangan pembelajaran jarak jauh.

Kasus Chromebook: Sorotan Kejagung

Kejaksaan Agung saat ini fokus pada penyelidikan dugaan korupsi dalam proyek pengadaan perangkat Chromebook yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek. Proyek ini, yang merupakan bagian dari inisiatif pemerintah untuk mendukung pembelajaran jarak jauh dan digitalisasi pendidikan, khususnya selama pandemi COVID-19, melibatkan anggaran yang tidak sedikit.

Penyelidikan mendalam dilakukan untuk mengungkap potensi mark-up harga, spesifikasi yang tidak sesuai, atau prosedur pengadaan yang menyimpang dari ketentuan. Perangkat Chromebook ini seyogyanya didistribusikan ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia untuk memastikan pemerataan akses teknologi bagi para siswa dan guru. Dugaan penyimpangan dalam pengadaan ini berpotensi menghambat tujuan mulia tersebut dan menimbulkan kerugian negara yang signifikan. Kejagung terus memeriksa sejumlah pihak terkait untuk mendalami jejak aliran dana dan modus operandi korupsi yang diduga terjadi.

KPK Tangani Kuota Internet dan Google Cloud

Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengintensifkan penyelidikan terhadap dua kasus terpisah di lingkup Kemendikbudristek: pengadaan kuota internet gratis dan layanan Google Cloud. Kedua proyek ini juga dirancang untuk mendukung ekosistem pendidikan digital, khususnya dalam menghadapi tantangan pembelajaran di era pandemi.

Proyek pengadaan kuota internet gratis bertujuan memastikan siswa dan guru memiliki akses memadai untuk pembelajaran daring, sementara layanan Google Cloud diperlukan untuk infrastruktur data dan platform digital kementerian. KPK menduga adanya praktik korupsi dalam proses pengadaan kedua layanan tersebut, seperti pengaturan pemenang tender, suap, atau penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara. Penyelidikan KPK berupaya mengurai benang merah keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pejabat kementerian hingga pihak swasta, yang diduga terlibat dalam praktik rasuah ini.

Sinergi antara Kejaksaan Agung dan KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi di instansi yang sama merupakan langkah progresif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini menunjukkan komitmen kuat dari kedua lembaga untuk saling mendukung, menghindari tumpang tindih, dan mempercepat penuntasan perkara.

Kolaborasi antarlembaga penegak hukum adalah kunci efektivitas dalam memberantas korupsi yang semakin kompleks. Kami berkomitmen penuh untuk mengungkap setiap praktik penyimpangan dan memastikan tidak ada satu pun rupiah uang rakyat yang disalahgunakan, ujar salah satu sumber dari lingkungan penegak hukum yang enggan disebutkan namanya, menggarisbawahi pentingnya kerja sama ini.

Kasus-kasus dugaan korupsi ini menjadi perhatian serius mengingat vitalnya sektor pendidikan bagi masa depan bangsa. Setiap kerugian keuangan negara akibat korupsi di sektor ini secara langsung berdampak pada kualitas pembelajaran dan fasilitas yang seharusnya dinikmati oleh jutaan pelajar di seluruh negeri.

Hingga 12 August 2025, penyelidikan oleh Kejagung dan KPK masih terus bergulir. Kedua lembaga memastikan akan bekerja secara profesional dan transparan untuk menuntaskan perkara ini, termasuk menetapkan tersangka jika bukti yang cukup telah terkumpul. Publik menantikan hasil akhir dari penyelidikan ini sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pengelolaan anggaran negara di sektor pendidikan.

Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda