Banggar DPR Siap Bedah APBN 2026 Usai Nota Keuangan Presiden
Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Said Abdullah, menyatakan bahwa pembahasan mendalam mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 akan dimulai secara intensif setelah Presiden Republik Indonesia menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan APBN pada Agustus mendatang. Pernyataan ini disampaikan Said Abdullah pada 21 July 2025, menyoroti persiapan parlemen dalam menghadapi instrumen fiskal krusial di masa transisi pemerintahan.
APBN 2026 menjadi sorotan penting karena akan menjadi rancangan anggaran pertama yang sepenuhnya diimplementasikan di bawah kepemimpinan presiden terpilih periode 2024-2029. Oleh karena itu, DPR, khususnya Badan Anggaran, berkomitmen untuk memastikan penyusunan anggaran ini berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.
Fokus Kebijakan Makro dan Program Prioritas
Said Abdullah menjelaskan bahwa saat ini, DPR dan pemerintah tengah menyepakati arah kebijakan makroekonomi yang akan menjadi landasan utama bagi penyusunan APBN 2026. Kesepakatan ini mencakup proyeksi dan target indikator-indikator ekonomi vital seperti pertumbuhan ekonomi nasional, tingkat inflasi, angka pengangguran, serta capaian pengurangan kemiskinan.
Tidak hanya itu, proses awal ini juga melibatkan pengumpulan dan penyelarasan usulan program prioritas dari masing-masing komisi di DPR RI, berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga mitra kerja terkait. Usulan-usulan ini diharapkan mampu merefleksikan kebutuhan riil masyarakat dan mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Program-program prioritas tersebut diperkirakan akan mencakup penguatan infrastruktur strategis, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan, percepatan transformasi digital, serta transisi menuju ekonomi hijau.
“Kami ingin memastikan bahwa APBN 2026 tidak hanya responsif terhadap tantangan global dan domestik yang dinamis, tetapi juga mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Said Abdullah. “Ini adalah APBN transisi, yang harus mampu menjembatani capaian pemerintahan sebelumnya dengan visi serta janji-janji kampanye pemerintahan yang akan datang, demi kemajuan bangsa.”
Proses dan Tantangan Penyusunan Anggaran
Proses penyusunan APBN merupakan siklus tahunan yang kompleks. Nota Keuangan dan Rancangan APBN yang disampaikan oleh Presiden setiap bulan Agustus menandai dimulainya pembahasan mendalam antara eksekutif dan legislatif. Setelah penyampaian tersebut, Badan Anggaran DPR bersama komisi-komisi terkait akan bekerja secara maraton, melibatkan rapat dengar pendapat dengan kementerian dan lembaga untuk mengulas setiap pos anggaran secara detail.
Penyusunan APBN 2026 diproyeksikan akan menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh konflik geopolitik, fluktuasi harga komoditas internasional, serta potensi tekanan inflasi domestik akan menjadi faktor-faktor yang harus diperhitungkan dengan cermat. Pemerintah dan DPR dituntut untuk merumuskan kebijakan fiskal yang adaptif, menjaga disiplin anggaran yang ketat, serta mengoptimalkan penerimaan negara tanpa memberikan beban berlebihan kepada masyarakat dan dunia usaha.
Anggaran yang disusun diharapkan dapat menjadi instrumen fiskal yang kuat untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, melanjutkan program-program pembangunan strategis yang telah berjalan, serta menyiapkan fondasi yang kokoh bagi pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam seluruh proses penyusunan dan implementasi APBN akan menjadi kunci utama keberhasilan dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
