Bontang Perkuat Transparansi: 11 OPD dan 1 Kelurahan Raih Kategori Keterbukaan Informasi Publik
BONTANG, 10 October 2025 – Komitmen Pemerintah Kota Bontang terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas publik semakin diperkuat. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bontang, kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemkot Bontang baru-baru ini diselenggarakan. Hasilnya, sebanyak 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan satu kelurahan berhasil masuk dalam kategori keterbukaan informasi publik, menandakan capaian positif dalam penyediaan akses informasi bagi masyarakat.
Monev PPID ini merupakan agenda rutin yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan dan efektivitas unit kerja dalam memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Diskominfo Bontang bertindak sebagai PPID Utama yang memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan seluruh PPID Pembantu di lingkungan pemerintah daerah.
Pentingnya PPID dalam Tata Kelola Pemerintahan
Kehadiran PPID merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Melalui PPID, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi publik yang akurat, relevan, dan mudah diakses. Hak ini dijamin oleh konstitusi dan diperinci dalam UU KIP, yang mengamanatkan setiap badan publik untuk menyediakan, mengumumkan, dan melayani permintaan informasi secara proaktif maupun reaktif.
Kepala Diskominfo Bontang, Bapak Arief Rahman, dalam kesempatan terpisah menjelaskan bahwa monev ini bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen vital untuk memastikan bahwa setiap unit kerja di Pemkot Bontang benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pelayan informasi. “Transparansi bukan hanya tentang memberikan informasi, tetapi juga tentang membangun kepercayaan publik. Dengan informasi yang terbuka, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat meningkat, sekaligus meminimalisir potensi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang,” ujarnya.
Aspek yang dievaluasi mencakup berbagai indikator, mulai dari kelengkapan daftar informasi publik, mekanisme pelayanan informasi, ketersediaan petugas PPID yang kompeten, hingga pengelolaan pengaduan dan keberatan informasi. Proses evaluasi dilakukan secara objektif dengan menggunakan instrumen penilaian yang komprehensif, mencakup verifikasi dokumen, wawancara, dan pengecekan langsung pada kanal-kanal informasi yang disediakan seperti situs web resmi OPD dan papan pengumuman.
Hasil Monev dan Harapan Peningkatan Berkelanjutan
Berdasarkan hasil monev yang dilakukan oleh tim Diskominfo Bontang, 11 OPD dan 1 kelurahan telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pengelolaan informasi publik, sehingga layak mendapatkan kategori ‘Informatif’ atau ‘Menuju Informatif’. Capaian ini menjadi bukti nyata keseriusan unit kerja tersebut dalam memenuhi hak-hak masyarakat atas informasi. Sementara itu, unit kerja lain yang belum mencapai kategori optimal diharapkan dapat terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanannya.
Salah satu OPD yang meraih predikat tinggi adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang dinilai memiliki pengelolaan situs web informatif serta responsif dalam melayani permohonan informasi. Begitu pula dengan Kelurahan Tanjung Laut, yang proaktif dalam menyediakan informasi pembangunan dan layanan publik bagi warganya.
“Kami sangat mengapresiasi kerja keras 11 OPD dan satu kelurahan yang telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam pengelolaan informasi publik. Ini adalah langkah maju yang signifikan bagi Kota Bontang dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kami berharap capaian ini menjadi motivasi bagi seluruh unit kerja untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi, karena keterbukaan adalah kunci utama partisipasi dan kepercayaan masyarakat,” kata Bapak Arief Rahman, Kepala Diskominfo Bontang pada 10 October 2025.
Ke depan, Diskominfo Bontang akan terus memberikan pendampingan dan bimbingan teknis kepada seluruh PPID Pembantu untuk memastikan standar layanan informasi publik yang optimal. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia PPID, pemutakhiran data informasi secara berkala, serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi prioritas untuk mencapai target Bontang sebagai kota yang semakin terbuka dan partisipatif. Dengan demikian, diharapkan seluruh warga Bontang dapat merasakan manfaat langsung dari akses informasi yang mudah dan transparan, mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan dan sejahtera.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
