Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Diduga Terlibat Skandal Suap Rp 2,6 Miliar
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi mengumumkan penetapan Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap senilai Rp 2,6 miliar. Dugaan tindak pidana korupsi ini mencuat setelah serangkaian penyelidikan mendalam yang dilakukan oleh tim penyidik KPK sejak beberapa bulan terakhir. Penetapan tersangka ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan besar mengenai integritas pemerintahan daerah.
Menurut sumber internal KPK, Sugiri Sancoko diduga menerima sejumlah uang suap dalam tiga klaster berbeda yang terkait dengan proyek dan kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Nilai total dugaan suap yang diterima diperkirakan mencapai Rp 2,6 miliar, yang disinyalir sebagai imbalan atas kewenangan yang disalahgunakan.
Modus Operandi dan Klaster Dugaan Suap
Penyelidikan KPK mengidentifikasi adanya tiga skema penerimaan suap yang berbeda, menunjukkan pola terstruktur dalam praktik korupsi yang diduga melibatkan Bupati Sugiri Sancoko. Klaster pertama diduga terkait dengan pengadaan barang dan jasa di beberapa dinas strategis di Kabupaten Ponorogo. Sumber yang sama menyebutkan bahwa fee proyek diduga diminta dari sejumlah kontraktor sebagai syarat untuk memenangkan tender.
Klaster kedua berfokus pada dugaan suap terkait perizinan investasi dan pembangunan di wilayah Ponorogo. Investor atau pengembang yang ingin mendapatkan kemudahan atau percepatan dalam proses perizinan diduga harus menyetorkan sejumlah uang kepada pihak-pihak tertentu yang kemudian disalurkan kepada Bupati. Praktik ini diduga menciptakan iklim investasi yang tidak sehat dan diskriminatif.
Sementara itu, klaster ketiga disinyalir melibatkan praktik jual beli jabatan atau promosi pegawai di lingkungan Pemkab Ponorogo. Sejumlah pejabat atau aparatur sipil negara (ASN) diduga harus membayar sejumlah uang untuk mendapatkan posisi tertentu atau kenaikan pangkat. Hal ini tentu saja merusak meritokrasi dan profesionalisme dalam birokrasi pemerintahan.
Kasus ini diperkirakan terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, dengan modus operandi yang bervariasi untuk menyamarkan jejak transaksi. “Kami menemukan indikasi kuat adanya transfer dana melalui berbagai rekening dan penyerahan uang tunai secara langsung di beberapa lokasi,” ujar seorang sumber yang tidak ingin disebutkan namanya pada 09 November 2025.
Proses Hukum dan Implikasi Politik
Dengan penetapan sebagai tersangka, Sugiri Sancoko akan menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi, termasuk kantor bupati dan rumah dinas, serta menyita sejumlah dokumen dan barang bukti yang relevan untuk memperkuat alat bukti.
Tim kuasa hukum Sugiri Sancoko belum memberikan pernyataan resmi secara detail, namun diharapkan akan mengajukan upaya hukum yang diperlukan. Publik menanti transparansi dan kejelasan dari kasus ini, mengingat posisi Bupati sebagai pemimpin daerah yang seharusnya menjadi teladan dalam good governance.
“KPK berkomitmen penuh untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi ini secara profesional dan transparan. Siapa pun yang terbukti terlibat akan diproses sesuai hukum yang berlaku tanpa pandang bulu. Kami meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” kata Ali Fikri, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, dalam sebuah pernyataan pers terpisah beberapa waktu lalu.
Implikasi politik dari kasus ini diperkirakan akan cukup signifikan bagi stabilitas pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Penetapan tersangka seorang kepala daerah seringkali memicu gejolak politik dan keraguan publik terhadap kinerja birokrasi. Pemda Ponorogo diharapkan dapat tetap menjaga pelayanan publik agar tidak terganggu oleh proses hukum yang sedang berlangsung. Perkembangan selanjutnya dari kasus ini akan terus dipantau secara ketat oleh media nasional dan publik.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
