Dedi Mulyadi Tanggapi Kritik Kemenkeu soal Kas Daerah Mengendap

Anggota Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi, menyuarakan keheranannya terkait pernyataan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang menyoroti praktik sejumlah pemerintah daerah mengendapkan kas daerah dalam bentuk deposito. Menurut Kemenkeu, praktik ini dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang efisien dan akuntabel. Pernyataan tersebut memicu berbagai respons, termasuk dari Dedi Mulyadi, yang menekankan kompleksitas dalam manajemen keuangan daerah.

Sorotan Kementerian Keuangan Terhadap Kas Daerah

Sebelumnya, Kementerian Keuangan melontarkan kritik keras terhadap fenomena kas daerah yang “menganggur” di bank dalam bentuk deposito. Kondisi ini dianggap sebagai ketidakpatuhan terhadap semangat penggunaan anggaran negara yang seharusnya segera dieksekusi untuk program pembangunan dan pelayanan publik. Dana yang mengendap ini berpotensi kehilangan nilai manfaatnya bagi masyarakat dan memperlambat perputaran ekonomi di tingkat daerah. Kritik tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan belanja daerah demi stimulasi ekonomi nasional dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Kementerian Keuangan kerap mengingatkan pentingnya perencanaan anggaran yang matang dan eksekusi yang tepat waktu. Kas daerah yang disimpan dalam deposito, alih-alih digunakan untuk membiayai proyek-proyek vital atau program kesejahteraan, menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas alokasi dana publik. Meskipun bunga deposito dapat menjadi pendapatan tambahan bagi daerah, nilai manfaatnya tidak sebanding dengan potensi dampak positif jika dana tersebut segera dibelanjakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau sektor produktif lainnya.

Respons Dedi Mulyadi dan Implikasi Pengelolaan Dana

Menanggapi sorotan tersebut, Dedi Mulyadi menyatakan keheranannya. Ia menilai bahwa pengelolaan kas daerah memiliki tantangan tersendiri yang tidak sesederhana yang dibayangkan. Sebagai mantan Bupati Purwakarta, Dedi memahami betul dinamika dan birokrasi yang ada dalam penggunaan anggaran di tingkat lokal. Menurutnya, ada banyak faktor yang menyebabkan dana daerah belum bisa terserap sepenuhnya, mulai dari proses pengadaan barang dan jasa yang panjang, regulasi yang ketat, hingga kesiapan proyek di lapangan.

“Saya kira kita ini enggak bisa ngatur terlalu detail. Kan kayak ketemu pacar aja, enggak bisa kita atur harus ini dan itu. Ada dinamika di lapangan,” ujar Dedi Mulyadi, saat dimintai tanggapan mengenai kemungkinan pertemuan dengan Purbaya, seorang pejabat yang mungkin menjadi sumber pernyataan Kemenkeu, seperti dikutip pada 25 October 2025.

Saya kira kita ini enggak bisa ngatur terlalu detail. Kan kayak ketemu pacar aja, enggak bisa kita atur harus ini dan itu. Ada dinamika di lapangan.

Pernyataan Dedi ini menggarisbawahi pentingnya memahami konteks dan realitas di lapangan sebelum membuat generalisasi. Meskipun semangat efisiensi anggaran patut didukung, ia menyerukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah. Lebih lanjut, Dedi menekankan bahwa dialog antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mencari solusi terbaik, ketimbang hanya memberikan kritik tanpa memahami akar masalah secara mendalam. Efisiensi bukan hanya soal mempercepat penyerapan, tetapi juga memastikan kualitas dan relevansi belanja bagi kebutuhan masyarakat.

Isu kas daerah mengendap ini bukanlah hal baru. Pemerintah pusat telah berulang kali mendorong daerah untuk mempercepat belanja anggaran. Optimalisasi kas daerah sangat krusial dalam mendukung stabilitas ekonomi dan pertumbuhan di tengah berbagai tantangan global. Keterbukaan dan koordinasi yang baik antara pusat dan daerah diharapkan dapat mengatasi persoalan ini, demi tercapainya pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.

Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda