DPR Desak Bentuk Badan Reforma Agraria, Percepat Penyelesaian Konflik Tanah

Jakarta, 02 October 2025 – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak pemerintah untuk segera membentuk sebuah badan khusus yang berfokus pada percepatan pelaksanaan reforma agraria dan penyelesaian konflik pertanahan. Desakan ini disampaikan setelah menerima audiensi Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNRA) di Ruang Rapat Komisi IV DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, KNRA memaparkan berbagai tantangan dan hambatan dalam implementasi reforma agraria yang selama ini berjalan sporadis dan kurang terkoordinasi. Mereka menyoroti lambatnya proses legalisasi aset, distribusi tanah, serta masih maraknya konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat, petani, dan korporasi di berbagai daerah.

Salah satu pimpinan DPR yang hadir, menekankan pentingnya lembaga khusus dengan kewenangan yang kuat dan lintas sektoral. “Kami melihat urgensi yang sangat tinggi untuk memiliki sebuah badan ad-hoc atau lembaga permanen yang secara spesifik memiliki mandat dan kewenangan penuh untuk mengimplementasikan reforma agraria. Ini bukan hanya soal pembagian tanah, tapi juga kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan,” ujarnya, tanpa menyebut nama secara spesifik untuk menjaga fokus pada institusi.

Urgensi dan Mandat Reforma Agraria Nasional

Reforma agraria merupakan amanat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 dan telah menjadi salah satu prioritas dalam program Nawacita Presiden Joko Widodo. Namun, hingga kini, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari tumpang tindih regulasi, kurangnya sinkronisasi data antar kementerian/lembaga, hingga resistensi dari pihak-pihak yang berkepentingan.

KNRA mengklaim bahwa dengan kondisi saat ini, target reforma agraria yang ditetapkan pemerintah sulit tercapai. Data yang mereka sampaikan menunjukkan bahwa ribuan kasus konflik agraria masih menumpuk tanpa penyelesaian yang jelas, merugikan masyarakat di tingkat akar rumput. Sebuah badan khusus diharapkan dapat memangkas birokrasi, menyatukan visi dan misi berbagai pihak, serta memastikan implementasi program berjalan efektif dan efisien.

“Selama ini, pelaksanaan reforma agraria tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, mengakibatkan fragmentasi kebijakan dan eksekusi yang tidak efektif. Sebuah badan khusus dengan kewenangan eksekutorial, dilengkapi dengan anggaran memadai dan sumber daya manusia yang kompeten, adalah kunci untuk mewujudkan keadilan agraria yang diidamkan,” kata perwakilan KNRA dalam audiensinya.

Pembentukan badan ini diharapkan tidak hanya fokus pada distribusi tanah, melainkan juga pada aspek penataan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; penyelesaian sengketa dan konflik agraria; serta pemberdayaan masyarakat penerima reforma agraria agar tanah yang didistribusikan dapat produktif dan meningkatkan kesejahteraan.

Tantangan dan Harapan Pembentukan Badan Khusus

Pembentukan badan baru tentu akan menghadapi sejumlah tantangan, termasuk penentuan struktur organisasi, mekanisme kerja, dan koordinasi dengan kementerian/lembaga eksisting yang selama ini telah memiliki tupoksi terkait agraria. Selain itu, alokasi anggaran dan penunjukan pimpinan yang memiliki integritas dan pemahaman mendalam tentang isu agraria juga menjadi krusial.

Meskipun demikian, DPR menyatakan kesiapannya untuk terus mengawal proses ini dan mendukung pemerintah dalam menyusun regulasi yang diperlukan. Diharapkan, dengan adanya badan reforma agraria yang berdedikasi, progres penyelesaian konflik agraria dapat dipercepat, kepastian hukum atas tanah bagi masyarakat dapat terwujud, dan kesenjangan penguasaan aset agraria dapat ditekan secara signifikan.

Pertemuan ini ditutup dengan komitmen dari pimpinan DPR untuk meneruskan desakan ini kepada pemerintah pusat, khususnya kepada kementerian dan lembaga terkait, agar wacana pembentukan badan reforma agraria dapat segera direalisasikan demi keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda