DPR Desak Transparansi Penuh Penyelidikan Kematian Prada Lucky, Soroti Akuntabilitas TNI
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengusut tuntas kasus kematian Prada Lucky, seorang prajurit TNI yang diduga meninggal dunia akibat penganiayaan. Desakan ini menekankan pentingnya transparansi penuh dalam penyelidikan serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, tanpa ada upaya penutupan informasi. Pernyataan tersebut disampaikan di Jakarta pada 08 August 2025, menyoroti kekhawatiran publik dan parlemen terhadap integritas institusi militer.
Desakan Transparansi dan Hukuman Berat
Kasus kematian Prada Lucky telah menarik perhatian publik dan menjadi sorotan Komisi I DPR RI, yang membidangi pertahanan, luar negeri, intelijen, dan komunikasi. Para anggota parlemen secara kolektif menyatakan bahwa penyelidikan harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI. Mereka mendesak agar seluruh pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematian Prada Lucky, untuk dimintai pertanggungjawaban.
“Tidak boleh ada sedikit pun informasi yang ditutupi dalam kasus ini. Kematian seorang prajurit harus diusut tuntas, dan jika terbukti ada pelanggaran hukum atau tindakan kekerasan, pelakunya harus dihukum seberat-beratnya sesuai hukum yang berlaku, tanpa pandang bulu,” tegas seorang anggota Komisi I DPR RI dalam pernyataan resminya. “Ini bukan hanya tentang keadilan bagi korban dan keluarganya, tetapi juga tentang menjaga disiplin dan integritas di dalam tubuh TNI itu sendiri.”
Desakan ini muncul di tengah keprihatinan atas serangkaian kasus kekerasan yang melibatkan oknum TNI, sehingga menuntut respons cepat dan konkret dari pimpinan militer. DPR menekankan bahwa transparansi adalah kunci untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan benar, serta mencegah terulangnya insiden serupa di masa mendatang. Keluarga korban, yang kini menuntut keadilan, juga menjadi salah satu fokus perhatian parlemen dalam memastikan kasus ini tidak menguap begitu saja.
Komitmen TNI dan Sistem Peradilan Militer
Menanggapi desakan dari parlemen dan sorotan publik, pihak TNI diharapkan untuk menunjukkan komitmen penuh dalam penegakan hukum. Sistem peradilan militer, yang berada di bawah Oditurat Jenderal TNI dan Polisi Militer (POM TNI), memiliki peran krusial dalam menangani kasus-kasus pidana yang melibatkan prajurit. Proses investigasi akan melibatkan pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, dan penetapan tersangka sesuai prosedur hukum militer.
Pimpinan TNI diharapkan untuk memberikan jaminan bahwa penyelidikan akan berlangsung objektif dan tidak akan ada intervensi dari pihak mana pun. Kasus kematian Prada Lucky menjadi ujian penting bagi institusi TNI dalam membuktikan komitmennya terhadap supremasi hukum dan hak asasi manusia di kalangan prajuritnya. Masyarakat dan DPR akan terus memantau perkembangan kasus ini, menunggu hasil penyelidikan yang komprehensif dan putusan hukum yang adil. Keberhasilan dalam menuntaskan kasus ini secara transparan akan menjadi indikator penting bagi upaya TNI dalam membangun citra sebagai institusi yang profesional dan akuntabel.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
