DPR Soroti Tata Kelola PSN: Jaminan Efektivitas dan Kesejahteraan Masyarakat Kunci Utama

JAKARTA – Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan tulang punggung pembangunan infrastruktur dan ekonomi Indonesia, namun efektivitas pelaksanaannya bergantung pada tata kelola yang kuat dan transparan. Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Kaisar Kiasa Kasih Said Putra, menegaskan bahwa tanpa tata kelola yang memadai, dampak negatif proyek-proyek besar ini justru akan dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Kaisar Kiasa dalam sebuah diskusi terkait percepatan dan pengawasan PSN di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada 30 September 2025. Ia menyoroti urgensi agar PSN tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga benar-benar mampu memberikan manfaat konkret dan berkelanjutan bagi seluruh elemen masyarakat.

Urgensi Tata Kelola Kuat dalam PSN

PSN, yang mencakup berbagai sektor mulai dari transportasi, energi, ketahanan pangan, hingga industri, dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing bangsa. Namun, skala proyek yang masif dengan anggaran triliunan rupiah juga membawa risiko besar jika tidak dikelola dengan baik. Komisi XI DPR, yang memiliki mandat pengawasan di bidang keuangan, perencanaan pembangunan, dan perbankan, secara khusus menyoroti aspek akuntabilitas dan efisiensi anggaran.

Kaisar Kiasa menekankan bahwa keberhasilan PSN tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan fisik, melainkan juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Ia memberikan peringatan keras terhadap potensi penyimpangan dan inefisiensi yang bisa timbul dari tata kelola yang lemah.

“Jika tata kelolanya lemah, masyarakat yang akan merasakan dampaknya secara langsung. PSN harus lebih dari sekadar legalitas di atas kertas; ia harus benar-benar efektif dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Kaisar Kiasa.

Kelemahan tata kelola dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari perencanaan yang kurang matang, pengadaan barang dan jasa yang tidak transparan, potensi korupsi, hingga masalah pembebasan lahan yang berlarut-larut. Semua ini berujung pada pembengkakan biaya, keterlambatan proyek, bahkan kegagalan proyek yang berujung pada kerugian negara dan hilangnya potensi manfaat bagi rakyat.

Dampak Sosial Ekonomi Jika Pengawasan Lemah

Dampak langsung yang dimaksud Kaisar Kiasa meliputi berbagai aspek sosial dan ekonomi. Misalnya, dalam kasus pembebasan lahan yang tidak adil, masyarakat lokal dapat kehilangan mata pencarian dan tempat tinggal tanpa kompensasi yang layak. Proyek infrastruktur yang tidak mempertimbangkan dampak lingkungan juga bisa memicu bencana ekologis yang merugikan komunitas sekitar.

Lebih jauh, jika sebuah PSN tidak dikelola secara efektif, ia mungkin tidak menciptakan lapangan kerja sebanyak yang dijanjikan, atau justru menciptakan pekerjaan yang tidak berkelanjutan bagi penduduk lokal. Investasi besar yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi justru bisa menjadi “gajah putih” yang membebani keuangan negara dan tidak memberikan nilai tambah signifikan.

Oleh karena itu, anggota Komisi XI DPR ini mendesak pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kerangka tata kelola PSN. Hal ini meliputi penegakan hukum yang tegas, transparansi di setiap tahapan proyek, partisipasi publik yang lebih luas, serta mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang efektif. Dengan demikian, PSN dapat benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berpihak pada rakyat, bukan sebaliknya.

Pemerintah sendiri telah berkomitmen untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki tata kelola PSN. Namun, peringatan dari DPR ini menjadi pengingat penting bahwa pengawasan yang ketat dan akuntabilitas adalah kunci untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara yang dialokasikan untuk PSN benar-benar memberikan manfaat optimal bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.

Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda