Dugaan Prostitusi Sesama Jenis di Taman Daan Mogot Soroti Lemahnya Pengawasan Ruang Publik
Jakarta – Dugaan praktik prostitusi sesama jenis yang disinyalir terjadi di Taman Daan Mogot, Jakarta Barat, telah memicu sorotan tajam dari kalangan legislatif. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, melayangkan kritik keras terhadap lemahnya pengawasan ruang publik oleh pihak berwenang. Situasi ini, menurut Kenneth, bukan hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga merusak fungsi taman sebagai fasilitas publik yang seharusnya aman dan nyaman bagi seluruh warga.
Kasus ini mencuat ke permukaan setelah beredar laporan dan keresahan masyarakat mengenai aktivitas yang tidak pantas di area publik tersebut. Taman Daan Mogot, yang seharusnya menjadi oase hijau dan tempat rekreasi keluarga, kini justru terancam oleh praktik-praktik ilegal yang merusak citranya. Kenneth menegaskan bahwa pemerintah kota tidak boleh lagi menunggu hingga masalah menjadi viral di media sosial atau media massa baru bergerak melakukan razia atau penertiban.
Ini adalah masalah serius yang membutuhkan tindakan cepat dan preventif. Jangan sampai taman-taman kita, yang dibangun dengan uang rakyat, justru menjadi sarang praktik terlarang. Pengawasan harus diperketat, dan tindakan harus diambil sebelum kondisi semakin parah, ujar Kenneth, menyoroti urgensi penanganan masalah ini.
Menurut Kenneth, lemahnya pengawasan bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, melainkan koordinasi antarinstansi terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, serta kepolisian. Ia mendesak agar patroli rutin ditingkatkan, tidak hanya pada jam-jam ramai tetapi juga pada malam hari, mengingat praktik-praktik semacam ini seringkali terjadi di waktu-waktu sepi.
Implikasi dari praktik prostitusi di ruang publik ini sangat luas. Selain meresahkan masyarakat pengguna taman, juga berpotensi menciptakan lingkungan yang tidak aman bagi anak-anak dan remaja. Keberadaan aktivitas ilegal semacam ini dapat mendorong tindakan kriminalitas lainnya dan merusak moralitas publik. Pada 15 November 2025, harapan akan respons cepat dari Pemprov DKI Jakarta sangat tinggi untuk mengembalikan fungsi dan marwah Taman Daan Mogot.
Mendesak Langkah Konkret dan Pencegahan Jangka Panjang
Kenneth menekankan bahwa pendekatan reaktif saja tidak cukup. Dibutuhkan langkah-langkah proaktif dan berkelanjutan untuk memastikan semua ruang publik di Jakarta, termasuk Taman Daan Mogot, tetap aman dan sesuai fungsinya. Pemasangan kamera pengawas CCTV, peningkatan pencahayaan di area-area rawan, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga ketertiban dan melaporkan aktivitas mencurigakan, adalah beberapa solusi yang dapat diimplementasikan.
“Pemerintah daerah tidak bisa hanya duduk diam menunggu laporan viral. Kita harus lebih proaktif dalam menjaga dan mengawasi fasilitas publik. Anggaran yang dialokasikan untuk perawatan taman harus selaras dengan upaya pengawasan yang memadai,” tegas Hardiyanto Kenneth, menyoroti pentingnya sinergi antara anggaran dan implementasi di lapangan.
Selain itu, edukasi publik mengenai etika penggunaan ruang publik juga perlu digalakkan. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif sebagai “mata dan telinga” pemerintah dalam mengawasi lingkungan sekitar. Kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan elemen masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan kota yang aman, tertib, dan beradab.
Insiden di Taman Daan Mogot ini diharapkan menjadi momentum bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mengevaluasi secara menyeluruh sistem pengawasan ruang publik yang ada. Dengan langkah-langkah yang komprehensif, diharapkan kasus serupa tidak terulang di masa mendatang, sehingga seluruh warga Jakarta dapat menikmati fasilitas publik tanpa rasa khawatir.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
