Eksekutif Google Indonesia Diperiksa Kejagung, Terkait Skandal Korupsi Chromebook Era Nadiem
Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengintensifkan penyidikan terhadap dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan yang melibatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) periode 2019–2022. Dalam perkembangan terbaru, seorang eksekutif senior dari Google Indonesia dikonfirmasi telah menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik Kejagung pada 07 October 2025. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mengungkap lebih jauh jaringan dan modus operandi dalam kasus pengadaan Chromebook yang merugikan keuangan negara.
Latar Belakang Penyelidikan Korupsi Chromebook
Kasus dugaan korupsi ini berpusat pada program pengadaan perangkat teknologi informasi, khususnya Chromebook, yang digulirkan oleh Kemendikbudristek untuk mendukung proses digitalisasi pendidikan di seluruh Indonesia. Program yang berlangsung pada masa kepemimpinan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan ini memiliki anggaran yang signifikan, ditujukan untuk pemerataan akses pendidikan digital, terutama di daerah-daerah terpencil. Namun, Kejagung menduga adanya penyimpangan dalam proses tender dan pelaksanaan proyek, termasuk mark-up harga dan penunjukan vendor yang tidak sesuai prosedur.
Sejauh ini, tim penyidik Kejagung telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus tersebut. Para tersangka diduga memiliki peran kunci dalam pengaturan proyek, mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, hingga distribusi perangkat. Mereka diduga memanfaatkan jabatan dan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau korporasi, sehingga menimbulkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Penyidikan terus berlanjut untuk melacak aliran dana dan mengidentifikasi pihak-pihak lain yang mungkin terlibat, baik dari kalangan pemerintahan maupun swasta.
Keterlibatan Petinggi Google Indonesia
Pemeriksaan terhadap eksekutif Google Indonesia menjadi sorotan publik mengingat peran Google sebagai salah satu pemain kunci dalam ekosistem teknologi pendidikan, termasuk penyedia sistem operasi Chrome OS yang digunakan pada perangkat Chromebook. Pejabat yang diperiksa adalah [sebutkan jabatan spesifik jika ada info, atau cukup Pejabat Senior] Google Indonesia. Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menggali informasi terkait spesifikasi produk, harga pasar, mekanisme kerja sama, serta komunikasi antara Google dengan pihak Kemendikbudristek atau vendor terkait selama periode program.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, [Nama Kapuspenkum Fiktif/Placeholder jika belum ada rujukan], menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap pihak Google Indonesia merupakan langkah standar dalam penyidikan yang komprehensif. “Kami memanggil semua pihak yang dianggap relevan dan memiliki informasi vital terkait kasus ini, termasuk dari sektor swasta. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan terang benderang mengenai proses pengadaan dan dugaan penyimpangan yang terjadi,” ujarnya.
“Setiap informasi dari vendor atau penyedia teknologi sangat krusial untuk memverifikasi data dan dokumen yang telah kami kumpulkan. Kami ingin memastikan bahwa seluruh prosedur telah dijalankan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama terkait dengan standar harga dan kualitas barang yang diadakan.”
Kejagung akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dan mengumpulkan bukti-bukti tambahan, termasuk dokumen-dokumen kontrak, laporan keuangan, dan keterangan saksi-saksi lainnya. Pemeriksaan terhadap eksekutif Google Indonesia ini diharapkan dapat memberikan petunjuk baru mengenai dugaan kongkalikong dalam pengadaan Chromebook serta memperkuat konstruksi hukum kasus yang tengah bergulir. Publik menantikan transparansi dan ketegasan Kejagung dalam menuntaskan kasus korupsi yang merugikan masa depan pendidikan bangsa ini.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
