Formappi Soroti Putusan MKD Kasus Sahroni-Uya Kuya: Dinilai Cenderung Lindungi Anggota
JAKARTA – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) melayangkan kritik keras terhadap Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait putusan dalam kasus yang melibatkan anggota DPR Ahmad Sahroni dan artis Uya Kuya. Formappi menilai proses persidangan di MKD kali ini cenderung dangkal dan memiliki indikasi kuat untuk menyelamatkan rekan sesama anggota dewan.
Peristiwa ini mencuat seiring dengan sorotan publik terhadap sejumlah kasus etika yang melibatkan wakil rakyat. Koordinator Formappi, Lucius Karus, mengungkapkan kekecewaannya atas kinerja MKD dalam menangani laporan tersebut. Menurutnya, keputusan yang diambil oleh MKD tidak mencerminkan penegakan etika yang mendalam dan transparan.
Kritik Proses Sidang yang Dinilai Formalitas
Dalam pernyataannya kepada media pada 07 November 2025, Lucius Karus menegaskan bahwa mekanisme persidangan yang dilakukan oleh MKD terkesan hanya memenuhi formalitas belaka, tanpa menggali substansi persoalan secara komprehensif. Kasus yang dimaksud terkait dengan laporan Sahroni terhadap Uya Kuya dalam konteks kasus investasi bodong DNA Pro, di mana Sahroni melaporkan Uya Kuya atas dugaan pencemaran nama baik. MKD sendiri bertugas menilai apakah tindakan Sahroni sebagai anggota dewan, dalam konteks pelaporan tersebut, melanggar kode etik atau tidak.
Kritik Formappi menyoroti bahwa pengusutan oleh MKD seharusnya tidak hanya berhenti pada aspek prosedural, tetapi juga harus menelusuri motif dan dampak etis dari tindakan seorang anggota dewan. “Proses persidangan MKD kali ini tidak dilakukan secara mendalam dan cenderung formalitas belaka,” ujar Lucius Karus. Ia menambahkan bahwa hal ini sangat disayangkan karena tugas utama MKD adalah menjaga marwah dan kehormatan lembaga legislatif.
“Jika penegakan etika hanya menjadi formalitas, maka kepercayaan publik terhadap DPR akan semakin terkikis. MKD seharusnya menjadi garda terdepan dalam memastikan setiap anggota dewan bertindak sesuai kode etik dan tidak menodai kehormatan lembaga,” kata Lucius Karus.
Implikasi Terhadap Kehormatan Dewan
Formappi menduga kuat adanya kecenderungan MKD untuk melindungi anggota dewan yang sedang tersangkut masalah. Menurut Lucius, pola seperti ini bukan kali pertama terjadi, yang pada akhirnya dapat menciptakan preseden buruk bagi penegakan etika di parlemen. Kecenderungan “menyelamatkan rekan sendiri” ini, lanjutnya, mengindikasikan kurangnya independensi dan objektivitas MKD dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas etika.
Dampak dari putusan yang dianggap tidak mendalam ini bisa sangat luas. Pertama, masyarakat akan semakin skeptis terhadap keseriusan DPR dalam menjaga integritas anggotanya. Kedua, hal ini bisa menjadi celah bagi anggota dewan lain untuk bertindak di luar koridor etika tanpa khawatir akan sanksi yang tegas dan transparan. Formappi berharap MKD dapat merefleksikan kritik ini dan mengambil langkah-langkah perbaikan demi mengembalikan kepercayaan publik.
Hingga berita ini ditulis, pihak MKD belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik yang dilayangkan oleh Formappi. Publik menanti respons dari badan kehormatan dewan ini guna memastikan bahwa transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi pijakan utama dalam setiap keputusannya.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
