Gerindra Ambil Sikap Tegas Terkait Bupati Pati Sudewo Pasca-Demo Warga

Partai Gerindra mulai mengambil sikap tegas terkait posisi dan kinerja Bupati Pati, Sudewo, menyusul serangkaian unjuk rasa besar-besaran dari warga yang menuntutnya mundur dari jabatan. Tuntutan ini muncul setelah masyarakat menilai sejumlah kebijakan dan sikap Bupati Sudewo merugikan kepentingan publik dan tidak mencerminkan amanah rakyat.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Prasetyo, pada 13 August 2025 di Jakarta, menggarisbawahi pentingnya integritas dan kehati-hatian pejabat publik, terutama mereka yang mengemban mandat dari partai. Pernyataan ini disampaikan menanggapi sorotan publik yang intens terhadap Bupati Sudewo, yang merupakan kader Gerindra.

Peringatan Keras dari Pusat Partai

Prasetyo secara eksplisit menyatakan bahwa setiap pejabat publik, tak terkecuali Bupati Sudewo, harus senantiasa menjaga nama baik partai yang mengusungnya. Ini bukan hanya soal kinerja administratif, tetapi juga menyangkut etika dan moral dalam pengambilan keputusan serta interaksi dengan masyarakat.

“Kami mengingatkan bahwa setiap pejabat publik, terutama kader Gerindra, membawa nama baik partai di pundaknya. Oleh karena itu, kehati-hatian dalam mengambil setiap kebijakan dan bersikap di tengah masyarakat adalah harga mati. Ada standar etika dan profesionalisme yang harus dipatuhi. Jika ada kebijakan yang kontraproduktif atau tidak pro-rakyat, tentu akan menjadi perhatian serius bagi partai,” ujar Prasetyo.

Peringatan ini datang di tengah isu-isu sensitif yang melilit kepemimpinan Bupati Sudewo di Pati, termasuk dugaan kebijakan kontroversial terkait alih fungsi lahan dan pembangunan proyek infrastruktur yang dinilai merugikan masyarakat lokal. Aksi demonstrasi warga, yang telah berlangsung beberapa waktu terakhir, menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah daerah, bahkan menyerukan agar Bupati Sudewo segera meletakkan jabatannya.

Menurut Prasetyo, Partai Gerindra memiliki mekanisme internal untuk mengevaluasi kinerja dan perilaku kadernya yang menjabat di posisi publik. Evaluasi ini mencakup aspek kepatuhan terhadap AD/ART partai, integritas pribadi, dan terutama responsivitas terhadap aspirasi masyarakat. “Partai tidak akan tinggal diam jika ada kader yang kebijakannya justru menimbulkan gejolak di masyarakat atau mencoreng nama baik partai,” tambahnya.

Langkah Lanjutan dan Komitmen Partai

Meskipun Prasetyo tidak merinci langkah spesifik yang akan diambil terhadap Bupati Sudewo selain peringatan, ia mengisyaratkan bahwa partai akan melakukan kajian lebih mendalam terhadap seluruh laporan dan keluhan masyarakat. Gerindra berkomitmen untuk memastikan bahwa kadernya yang memimpin daerah benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat dan bukan sebaliknya.

Mekanisme yang mungkin ditempuh Gerindra bisa meliputi pemanggilan Bupati Sudewo untuk klarifikasi, pembentukan tim investigasi internal, hingga, jika diperlukan, pemberian sanksi disipliner sesuai tingkat pelanggaran. “Kami selalu mendengarkan aspirasi dan keluhan dari masyarakat. Ini adalah bagian dari komitmen partai untuk menjaga kepercayaan publik,” kata Prasetyo.

Situasi ini juga menjadi pelajaran penting bagi seluruh kader Gerindra di seluruh Indonesia. Dengan semakin dekatnya tahun politik, citra partai menjadi sangat krusial. Pejabat publik yang terafiliasi dengan partai dituntut untuk lebih peka dan bijaksana dalam menjalankan tugasnya agar tidak menjadi beban elektoral di masa mendatang. Gerindra menegaskan bahwa kepentingan rakyat dan integritas partai akan selalu menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan.

Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda