Hasto Kristiyanto Mengaku Diancam: Mundur dari Sekjen PDIP atau Bui Menanti
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, membuat pengakuan mengejutkan terkait posisinya di partai berlambang banteng moncong putih itu. Dalam sebuah kesempatan di Jakarta pada 27 June 2025, Hasto menyatakan telah diminta untuk melepaskan jabatannya sebagai Sekjen PDIP oleh pihak tak dikenal, disertai ancaman pidana penjara jika permintaan tersebut tidak dituruti.
Pernyataan ini sontak memicu beragam spekulasi dan menjadi sorotan publik, mengingat posisi Hasto sebagai salah satu figur kunci dalam jajaran elite politik nasional dan sebagai motor penggerak partai pemenang pemilu. Ancaman yang ia terima mengindikasikan adanya tekanan serius yang menargetkan integritas dan independensi seorang pejabat partai politik di tengah dinamika politik yang kian memanas.
Pengakuan yang Mengejutkan di Tengah Dinamika Politik
Hasto Kristiyanto dikenal sebagai sosok yang vokal dan kerap melontarkan kritik terhadap berbagai isu kenegaraan, termasuk terkait kebijakan pemerintah dan isu-isu hukum. Pengakuannya tentang ancaman ini muncul di tengah tensi politik yang tinggi, pasca-Pemilihan Umum 2024 dan menjelang penetapan hasil sengketa di Mahkamah Konstitusi.
Menurut Hasto, permintaan untuk mundur dan ancaman pemidanaan itu datang dari “seseorang” atau “pihak tertentu” yang tidak ia sebutkan secara gamblang identitasnya. Ia menekankan bahwa ancaman tersebut bukan sekadar gertakan, melainkan disampaikan dengan nada serius dan disertai konsekuensi hukum yang mengerikan.
“Saya diminta untuk mundur dari jabatan Sekretaris Jenderal PDIP. Kalau tidak, saya diancam bakal dipidanakan hingga masuk penjara,” ujar Hasto, mengutip kembali ancaman yang ia terima.
Pengakuan ini menambah daftar panjang kekhawatiran akan adanya upaya kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh politik yang memiliki pandangan berbeda atau berseberangan dengan kekuasaan. Sebagai Sekjen PDIP, Hasto memegang peran vital dalam strategi dan arah politik partai, sehingga setiap upaya untuk menyingkirkannya akan memiliki dampak signifikan terhadap kekuatan politik PDIP.
Implikasi Hukum dan Seruan Investigasi
Pernyataan Hasto Kristiyanto ini tidak bisa dipandang remeh. Ancaman pemidanaan terhadap seorang pejabat partai karena menolak mundur dari jabatannya merupakan indikasi serius terhadap penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia. Para pengamat hukum dan politik mendesak agar aparat penegak hukum segera menginvestigasi klaim Hasto untuk mengungkap siapa dalang di balik ancaman tersebut.
Meskipun Hasto tidak menyebutkan nama, pihak berwenang seperti Kepolisian dan Kejaksaan Agung diharapkan proaktif dalam menindaklanjuti informasi ini demi menjaga supremasi hukum dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang bisa menggunakan instrumen hukum untuk tujuan politik. Kasus semacam ini, jika terbukti benar, akan menjadi preseden buruk bagi iklim demokrasi dan kebebasan berpendapat di Tanah Air.
Dampak internal terhadap PDIP juga patut diperhitungkan. Ancaman terhadap Sekjen partai bisa memicu konsolidasi internal, namun juga bisa menimbulkan ketidaknyamanan dan kekhawatiran di kalangan kader. Publik kini menanti langkah selanjutnya dari Hasto Kristiyanto dan bagaimana partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri ini akan merespons ancaman serius terhadap salah satu petingginya.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
