Interupsi Panas di Paripurna DPRD Jabar: PDIP dan Golkar Saling Bantah Isu Tambang
Bandung, 31 October 2025 – Suasana rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat memanas setelah interupsi terkait isu pertambangan mencuat, memicu perdebatan sengit antara dua anggota dewan dari fraksi berbeda. Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, Doni Maradona Hutabarat, melontarkan aspirasi terkait masalah tambang di daerah pemilihannya, yang kemudian ditanggapi langsung oleh Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Hilal Hilmawan. Insiden ini terjadi di hadapan sejumlah anggota dewan lainnya, termasuk politisi senior Dedi Mulyadi.
Ketegangan Interupsi di Rapat Paripurna
Ketegangan bermula ketika Doni Maradona Hutabarat, dalam sesi rapat paripurna, meminta kesempatan untuk menyampaikan interupsi. Ia memanfaatkan momen tersebut untuk menyuarakan keresahan masyarakat di daerah pemilihannya terkait aktivitas pertambangan. Doni menggarisbawahi dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh sejumlah proyek tambang, mendesak adanya perhatian serius dari pemerintah provinsi dan peninjauan ulang terhadap perizinan yang ada.
Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait aktivitas tambang yang merusak lingkungan dan tidak memberikan manfaat signifikan bagi kesejahteraan lokal. Ini adalah aspirasi yang harus segera ditindaklanjuti oleh eksekutif, tegas Doni, sebagaimana dilaporkan oleh sejumlah saksi mata di ruang rapat. Interupsi Doni sontak menarik perhatian dan memecah fokus agenda utama rapat.
Tak lama berselang, Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Hilal Hilmawan, merespons interupsi tersebut. Hilal mempertanyakan prosedur dan relevansi penyampaian aspirasi semacam itu dalam forum rapat paripurna yang sejatinya memiliki agenda pembahasan tertentu. Ia juga menyoroti perlunya data dan bukti yang lebih komprehensif sebelum melayangkan tuduhan atau desakan terkait isu perizinan tambang. Argumen Hilal memicu adu argumen yang kian memperkeruh suasana.
Perdebatan antara Doni dan Hilal berlangsung cukup alot, menciptakan dinamika yang tidak biasa dalam rapat paripurna. Keduanya saling beradu argumen mengenai urgensi, mekanisme, dan substansi permasalahan tambang di Jawa Barat. Isu pertambangan memang kerap menjadi polemik di provinsi ini, mengingat kekayaan sumber daya alamnya yang berpotensi namun juga rentan terhadap eksploitasi berlebihan.
Peran Dedi Mulyadi dan Seruan Penenang
Melihat situasi yang semakin memanas, perhatian tertuju pada kehadiran Dedi Mulyadi, salah satu politisi senior yang juga anggota DPRD Jawa Barat. Dedi Mulyadi, yang dikenal dengan gaya komunikasinya yang khas, tampak menanggapi perdebatan tersebut dengan bijak. Ia disinyalir mencoba meredakan ketegangan yang terjadi agar rapat dapat kembali berjalan sesuai agenda.
Dalam situasi adu argumen yang intens tersebut, Dedi Mulyadi memberikan respons singkat namun menohok.
Tak Perlu Ditanggapi!
Pernyataan tersebut, yang merujuk pada perdebatan panas yang terjadi, seolah menjadi penengah untuk mengarahkan agar isu tersebut dibahas pada forum yang lebih tepat atau melalui mekanisme yang sesuai. Respons Dedi Mulyadi ini diinterpretasikan sebagai upaya untuk menjaga tata tertib dan fokus rapat paripurna, sekaligus menunjukkan bahwa permasalahan kompleks seperti tambang memerlukan kajian mendalam dan bukan sekadar debat spontan di tengah sesi rapat.
Meskipun perdebatan mereda setelah intervensi tidak langsung dari Dedi Mulyadi, insiden ini kembali menyoroti sensitivitas isu pertambangan di Jawa Barat serta dinamika politik internal di DPRD. Diharapkan, aspirasi masyarakat terkait tambang dapat ditindaklanjuti melalui jalur resmi dan kajian yang komprehensif, demi terciptanya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
