Kajian Tarif TransJakarta Bergulir, Pemprov DKI Soroti Kenaikan Tertunda Dua Dekade
JAKARTA, 10 October 2025 – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mengkaji ulang struktur tarif layanan transportasi umum TransJakarta. Langkah ini diambil setelah diketahui bahwa tarif dasar layanan bus kota tersebut belum mengalami penyesuaian selama dua dekade terakhir. Meskipun demikian, Pemprov memastikan tidak akan ada kenaikan tarif untuk moda transportasi Light Rail Transit (LRT) dan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta.
Latar Belakang Kajian: Beban Subsidi dan Kualitas Layanan
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menjelaskan bahwa kajian tarif TransJakarta mendesak dilakukan mengingat dinamika ekonomi dan operasional yang telah banyak berubah sejak penetapan tarif terakhir sekitar 20 tahun lalu. Dalam kurun waktu tersebut, inflasi, biaya operasional, dan standar kualitas layanan terus meningkat, yang berimplikasi pada beban subsidi yang ditanggung oleh APBD DKI Jakarta.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo (nama fiktif untuk ilustrasi), dalam pernyataannya mengatakan bahwa tujuan utama kajian ini adalah untuk mencari titik keseimbangan antara keberlanjutan operasional TransJakarta, peningkatan kualitas layanan, dan daya beli masyarakat. “Kita harus melihat secara komprehensif. Tarif TransJakarta sudah 20 tahun tidak berubah. Sementara itu, biaya operasional, pemeliharaan armada, dan standar kenyamanan yang kita harapkan terus meningkat. Ini menjadi PR besar kita untuk mencari formulasi terbaik,” ujar Syafrin.
“Kajian ini bukan semata-mata soal kenaikan tarif, tetapi lebih kepada evaluasi menyeluruh agar TransJakarta dapat terus memberikan layanan prima kepada masyarakat tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan. Kami akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kemampuan finansial warga dan efisiensi operasional,” tegas Syafrin Liputo.
Proses kajian melibatkan analisis mendalam terhadap biaya operasional (OPEX), biaya modal (CAPEX), volume penumpang, perbandingan tarif dengan kota-kota besar lain, serta dampak ekonomi terhadap masyarakat. Tim pengkaji juga akan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk pakar transportasi, akademisi, dan perwakilan masyarakat.
Kontras dengan LRT dan MRT: Komitmen Pemprov Pertahankan Tarif
Berbeda dengan TransJakarta, Pemprov DKI Jakarta telah menegaskan komitmennya untuk tidak menaikkan tarif LRT Jakarta dan MRT Jakarta dalam waktu dekat. Kebijakan ini didasari oleh pertimbangan bahwa kedua moda transportasi modern tersebut masih relatif baru dan diharapkan dapat lebih menarik minat masyarakat untuk beralih dari penggunaan kendaraan pribadi.
Keputusan untuk mempertahankan tarif LRT dan MRT juga menjadi bagian dari strategi Pemprov untuk mendorong integrasi antarmoda transportasi di Ibu Kota. Dengan tarif yang stabil dan kompetitif, diharapkan masyarakat dapat merasakan manfaat dari sistem transportasi terpadu yang efisien dan terjangkau.
Sejumlah pengamat transportasi menilai bahwa kebijakan tarif yang berbeda ini menunjukkan adanya prioritas strategis Pemprov DKI. TransJakarta, sebagai tulang punggung transportasi publik yang menjangkau seluruh wilayah kota, memiliki tantangan yang berbeda dengan LRT dan MRT yang melayani rute-rute utama dengan teknologi lebih modern. Namun, mereka juga menekankan pentingnya komunikasi yang transparan dan partisipasi publik dalam setiap keputusan terkait penyesuaian tarif untuk menghindari gejolak di masyarakat.
Hasil kajian tarif TransJakarta diharapkan dapat rampung dalam beberapa bulan ke depan. Setelah itu, akan dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta sebelum keputusan final diumumkan kepada publik. Prioritas utama tetap pada penyediaan layanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi seluruh warga Jakarta.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
