Kapolri dan Menteri LHK Perkuat Kolaborasi Tangani Karhutla
Jakarta, 24 October 2025 – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menggelar pertemuan penting dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, di Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta Selatan. Audiensi ini, yang berlangsung pada Jumat (24/10/2025) menurut jadwal, menandai komitmen kedua lembaga untuk memperkuat sinergi dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menjadi ancaman serius setiap tahunnya di Indonesia.
Pertemuan tingkat tinggi ini bertujuan untuk menyelaraskan langkah strategis antara Polri dan Kementerian LHK, khususnya dalam upaya pencegahan, penegakan hukum, serta rehabilitasi pasca-karhutla. Isu karhutla telah lama menjadi perhatian nasional dan internasional karena dampaknya yang masif terhadap lingkungan, ekonomi, kesehatan masyarakat, dan citra negara.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya respons yang cepat dan terkoordinasi. “Penanganan karhutla tidak bisa dilakukan secara parsial. Ini membutuhkan kerja sama lintas sektor yang solid, mulai dari upaya preventif, deteksi dini, hingga penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku. Polri siap mengerahkan seluruh sumber daya kami untuk mendukung penuh upaya Kementerian LHK,” ujar Jenderal Listyo Sigit.
Sinergi Komprehensif untuk Pencegahan dan Penegakan Hukum
Fokus utama pembahasan dalam audiensi tersebut adalah peningkatan efektivitas pencegahan dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus karhutla. Kedua pihak sepakat untuk mengintensifkan patroli terpadu, baik darat maupun udara, di area-area rawan karhutla, khususnya di provinsi-provinsi dengan historis kejadian tinggi seperti Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Selain itu, strategi pencegahan akan diperkuat melalui program edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini mencakup sosialisasi bahaya membakar lahan untuk pembukaan kebun atau pertanian, serta pelatihan bagi masyarakat peduli api (MPA) agar mereka memiliki kapasitas yang memadai dalam upaya pemadaman awal. Penggunaan teknologi modern seperti pemantauan satelit dan drone juga akan dioptimalkan untuk deteksi dini titik panas (hotspot) sehingga tindakan cepat dapat diambil sebelum api meluas.
Pada aspek penegakan hukum, Polri dan Kementerian LHK akan mempererat koordinasi dalam penyelidikan dan penyidikan kasus karhutla. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum, baik yang dilakukan oleh individu maupun korporasi, dapat diproses secara transparan dan tuntas. Sanksi tegas diharapkan dapat memberikan efek jera dan mengurangi potensi terulangnya kejahatan lingkungan ini.
Menteri LHK Raja Juli Antoni menyambut baik komitmen Kapolri. “Kami sangat mengapresiasi dukungan penuh dari Polri. Tantangan karhutla semakin kompleks dengan perubahan iklim. Oleh karena itu, sinergi yang kuat antara kepolisian sebagai aparat penegak hukum dan Kementerian LHK sebagai regulator dan pelaksana kebijakan sangat krusial,” kata Raja Juli Antoni.
Mengantisipasi Tantangan Musim Kemarau dan Perubahan Iklim
Pembahasan juga menyoroti persiapan menghadapi musim kemarau yang diperkirakan akan tiba dalam beberapa bulan ke depan, serta dampak jangka panjang dari perubahan iklim yang dapat memperparuk frekuensi dan intensitas karhutla. Kedua lembaga berkomitmen untuk menyiapkan rencana kontingensi yang matang, termasuk penyediaan peralatan pemadaman, logistik, dan personel yang siap diterjunkan sewaktu-waktu.
Koordinasi tidak hanya terbatas pada Polri dan KLHK, namun juga akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan lainnya seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Tentara Nasional Indonesia (TNI), pemerintah daerah, serta perusahaan-perusahaan perkebunan dan kehutanan. Pendekatan Pentahelix yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, bisnis, masyarakat, dan media diharapkan dapat mewujudkan penanganan karhutla yang lebih efektif dan berkelanjutan.
“Kerja sama lintas sektoral, terutama antara kepolisian dan Kementerian LHK, adalah kunci untuk mengatasi akar masalah karhutla. Kita tidak bisa lagi menoleransi dampak buruk yang ditimbulkan oleh pembakaran hutan dan lahan ini, baik bagi lingkungan, ekonomi, maupun kesehatan masyarakat. Komitmen ini harus diterjemahkan dalam tindakan nyata di lapangan, dengan fokus pada pencegahan dan penegakan hukum tanpa pandang bulu,” tegas Menteri LHK Raja Juli Antoni.
Diharapkan, pertemuan ini akan menjadi tonggak penting dalam upaya kolektif pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kondisi ‘zero hotspot’ dan ‘zero tolerance’ terhadap karhutla, demi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
