Kapolri Tegaskan Usut Tuntas Kasus Penganiayaan Pelajar oleh Anggota Brimob
JAKARTA – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menunjukkan ketegasan dan kemurkaan terkait insiden tragis dugaan penganiayaan seorang pelajar hingga tewas oleh Bripda MS, seorang anggota Brimob di Maluku. Pernyataan keras Kapolri ini disampaikan menyusul mencuatnya kasus yang menyita perhatian publik dan mencoreng citra institusi kepolisian.
Insiden memilukan tersebut, yang terjadi di Maluku, melibatkan Bripda MS yang diduga melakukan tindak kekerasan terhadap seorang pelajar. Tragisnya, kekerasan tersebut berujung pada kematian korban. Detail kronologi kejadian masih didalami oleh pihak kepolisian, namun informasi awal mengindikasikan adanya dugaan penganiayaan berat yang dilakukan oleh oknum anggota Polri tersebut. Kasus ini sontak memicu gelombang desakan dari masyarakat dan berbagai elemen sipil agar pihak kepolisian bertindak transparan dan adil.
Komitmen Tegas Kapolri Terhadap Akuntabilitas Anggota
Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak menyembunyikan kekecewaannya dan secara gamblang menyampaikan instruksi tegas kepada seluruh jajarannya untuk mengusut tuntas kasus ini. Kapolri menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi anggota Polri yang terlibat dalam tindakan kekerasan, apalagi hingga menghilangkan nyawa masyarakat. Sikap ini merupakan refleksi dari komitmen pimpinan Polri untuk menjaga profesionalisme dan akuntabilitas institusi.
Saya tidak akan mentolerir tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri, apalagi sampai menghilangkan nyawa masyarakat. Usut tuntas kasus ini, proses hukum seadil-adilnya, dan berikan hukuman yang setimpal tanpa pandang bulu! tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, 23 February 2026, mencerminkan komitmen pimpinan dalam menjaga profesionalisme dan akuntabilitas institusi.
Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen Polri untuk tidak melindungi anggotanya yang melakukan pelanggaran hukum dan etik. Kapolri menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri, yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, bukan sebaliknya. Insiden ini juga menjadi pengingat bagi seluruh jajaran untuk senantiasa berpegang pada kode etik dan standar operasional prosedur (SOP) dalam setiap tindakan.
Proses Hukum dan Evaluasi Internal Institusi
Menindaklanjuti instruksi Kapolri, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri serta satuan reserse di tingkat daerah telah bergerak cepat. Bripda MS telah diamankan dan sedang menjalani pemeriksaan intensif. Proses hukum pidana akan dilakukan secara transparan, sementara proses etik internal juga akan berjalan paralel untuk menentukan sanksi disipliner yang sesuai, termasuk kemungkinan pemecatan dari dinas kepolisian jika terbukti bersalah dan melanggar aturan berat.
Selain penegakan hukum terhadap pelaku, kasus ini juga memicu evaluasi internal di tubuh Polri. Kepala Divisi Humas Polri, dalam kesempatan terpisah, menyatakan bahwa setiap insiden yang melibatkan kekerasan oleh anggota akan ditindaklanjuti dengan pengkajian ulang sistem rekrutmen, pembinaan, dan pengawasan anggota. Tujuan utamanya adalah mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang dan memastikan seluruh personel memahami batas-batas wewenang serta tanggung jawab mereka sebagai penegak hukum yang humanis dan profesional.
Publik menanti kejelasan dan keadilan dalam kasus ini. Dengan janji Kapolri untuk mengusut tuntas dan menghukum pelaku setimpal, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dapat kembali pulih. Kasus ini menjadi ujian bagi Polri dalam menegakkan supremasi hukum dan membersihkan institusi dari oknum-oknum yang merusak citra Korps Bhayangkara.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
