Kemendagri Jamin Kelancaran Roda Pemerintahan Usai OTT di Pati dan Madiun

JAKARTA, 21 January 2026 – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bergerak cepat memastikan roda pemerintahan daerah di Kabupaten Pati dan Kota Madiun tetap berjalan lancar menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang menimpa pucuk pimpinan di kedua wilayah tersebut. Langkah ini diambil guna menjamin pelayanan publik tidak terganggu dan administrasi pemerintahan tetap efektif.

Penunjukan Pejabat Pengganti dan Landasan Hukum

Benni, pejabat Kemendagri yang bertanggung jawab dalam penanganan kasus ini, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengimplementasikan prosedur standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal utama yang menjadi fokus adalah penunjukan pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) yang memiliki kewenangan penuh untuk menjalankan fungsi kepala daerah. Langkah ini krusial untuk mencegah kekosongan kepemimpinan dan memastikan seluruh program kerja serta anggaran dapat terus berjalan sesuai rencana.

Menurut Benni, penunjukan pejabat pengganti ini merupakan mekanisme hukum yang diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Regulasi ini dirancang khusus untuk menghadapi situasi darurat seperti penahanan kepala daerah, sehingga pemerintahan dapat tetap berfungsi tanpa hambatan yang signifikan.

“Kami berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan pemerintahan di daerah mana pun, terutama ketika terjadi insiden yang memerlukan penanganan khusus. Masyarakat tidak perlu khawatir, pelayanan publik adalah prioritas utama kami dan akan terus berjalan tanpa hambatan. Proses hukum akan tetap dihormati dan diikuti, namun roda birokrasi harus terus berputar demi kepentingan rakyat,” tegas Benni.

Menjaga Pelayanan Publik dan Integritas Birokrasi

Pemerintahan daerah, baik di Kabupaten Pati maupun Kota Madiun, memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan layanan dasar bagi masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga perizinan. Kemendagri menegaskan bahwa upaya menjaga kesinambungan ini adalah krusial agar warga tidak merasakan dampak negatif dari masalah hukum yang menimpa pejabat daerah mereka. Dengan penunjukan pejabat sementara, diharapkan segala bentuk layanan esensial dapat terus berjalan tanpa interupsi, serta program-program pembangunan dapat dilanjutkan sesuai target.

Insiden operasi tangkap tangan yang terjadi di beberapa daerah menjadi pengingat akan pentingnya integritas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Kemendagri, sebagai pembina pemerintahan daerah, akan terus memperkuat pengawasan dan pembinaan agar praktik-praktik koruptif dapat dicegah sedini mungkin. Upaya ini sejalan dengan komitmen pemerintah pusat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani.

Langkah cepat ini juga diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah daerah. Dengan adanya pejabat pengganti yang sah dan dukungan penuh dari pusat, diharapkan stabilitas politik dan administrasi di Pati serta Madiun dapat segera pulih, memungkinkan fokus kembali pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda