Kemlu Pulangkan 78 WNI dari Nepal Akibat Kerusuhan, Fase Repatriasi Dimulai
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia telah memulai proses pemulangan 78 warga negara Indonesia (WNI) yang tengah melakukan perjalanan singkat di Nepal. Langkah ini diambil menyusul situasi keamanan yang memburuk akibat kerusuhan sipil yang meluas di berbagai wilayah negara pegunungan tersebut.
Proses repatriasi akan dilakukan secara bertahap, dengan Kemlu berkoordinasi intensif dengan berbagai pihak untuk memastikan keselamatan dan kelancaran kepulangan para WNI ke Tanah Air. Mayoritas dari WNI yang terdampak adalah wisatawan, peziarah, atau mereka yang sedang dalam kunjungan singkat lainnya ke Nepal.
Upaya Repatriasi di Tengah Ketidakpastian
Situasi di Nepal dilaporkan semakin tidak stabil dengan pecahnya kerusuhan yang dipicu oleh ketegangan politik dan gejolak ekonomi. Demonstrasi besar-besaran dan aksi kekerasan dilaporkan di beberapa kota besar, menyebabkan terganggunya operasional transportasi dan layanan publik. Kondisi ini membuat keberadaan WNI di sana menjadi tidak aman, mendorong Kemlu RI untuk segera mengambil tindakan.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, pada 13 September 2025, menyatakan bahwa respons cepat adalah prioritas utama pemerintah. “Keselamatan warga negara Indonesia di luar negeri adalah mandat konstitusional kami. Kami terus memantau dengan cermat perkembangan situasi di Nepal dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan semua WNI dapat kembali ke Tanah Air dengan aman,” ujarnya.
“Proses pemulangan ini akan dilakukan secara cermat dan bertahap, mengingat kompleksitas situasi di lapangan serta terbatasnya akses transportasi yang aman. Tim konsuler kami di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Dhaka, Bangladesh, yang merangkap akreditasi untuk Nepal, telah bekerja keras untuk memverifikasi data dan mengatur logistik kepulangan,” tambah Juru Bicara Kemlu.
Tim khusus telah dibentuk untuk memfasilitasi proses ini, termasuk verifikasi identitas, penerbitan dokumen perjalanan darurat bagi yang membutuhkan, dan pengaturan rute evakuasi yang paling aman. Pemulangan bertahap ini juga bertujuan untuk menghindari penumpukan dan memastikan setiap WNI mendapatkan penanganan yang optimal, terutama dalam kondisi terbatasnya operasional penerbangan komersial dari Nepal.
Peringatan dan Koordinasi Konsuler
Sejak awal pecahnya kerusuhan, Kemlu RI melalui Pusat Krisis telah mengaktifkan mekanisme pemantauan intensif dan terus berkoordinasi dengan perwakilan RI di luar negeri serta otoritas setempat di Nepal. Peringatan perjalanan (travel advisory) juga telah dikeluarkan, mengimbau WNI untuk menunda rencana perjalanan non-esensial ke Nepal dan bagi yang sudah berada di sana untuk meningkatkan kewaspadaan.
Data 78 WNI yang akan dipulangkan ini berhasil dikumpulkan melalui pendaftaran diri mereka pada aplikasi Safe Travel Kemlu, serta laporan dari keluarga di Indonesia yang khawatir akan kondisi kerabat mereka. Kemlu kembali mengimbau seluruh WNI yang berada di Nepal, atau negara lain yang berpotensi konflik, untuk segera mendaftarkan diri pada aplikasi Safe Travel atau menghubungi perwakilan RI terdekat. Langkah ini krusial untuk mempermudah upaya perlindungan dan evakuasi jika situasi darurat terjadi.
Selain pemulangan, Kemlu juga memastikan ketersediaan bantuan konsuler lainnya, termasuk penyediaan informasi terkini mengenai kondisi di Nepal, serta dukungan psikososial jika diperlukan bagi WNI yang mungkin terdampak secara emosional oleh situasi tersebut. Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk melindungi seluruh warga negaranya di mana pun mereka berada, khususnya dalam situasi darurat seperti yang kini terjadi di Nepal. Proses pemulangan 78 WNI ini diharapkan dapat tuntas dalam beberapa hari ke depan, tergantung pada perkembangan kondisi keamanan dan ketersediaan sarana transportasi.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
