Komisi II DPR Desak Pemerintah Atasi Konflik Bupati-Warga Pati

13 August 2025 – Ketegangan yang kian memanas antara Pemerintah Kabupaten Pati dengan elemen masyarakatnya telah menarik perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Mohamad Toha, mendesak pemerintah pusat untuk segera turun tangan guna memastikan penyelesaian konflik berjalan cepat, adil, dan tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

Konflik yang dimaksud, meskipun detail spesifiknya masih dalam pengawasan, diyakini berakar pada isu-isu terkait kebijakan pembangunan daerah dan perizinan, khususnya yang berkaitan dengan dampak lingkungan dan sosial. Beberapa laporan mengindikasikan bahwa gesekan muncul akibat proyek-proyek tertentu atau regulasi lokal yang dianggap merugikan kepentingan sebagian besar masyarakat, memicu gelombang protes dan ketidakpuasan yang berpotensi meruncing menjadi konflik sosial.

Desakan untuk Intervensi Cepat

Mohamad Toha menyoroti pentingnya peran pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait lainnya, dalam memfasilitasi dialog dan menemukan jalan keluar yang konstruktif. Menurutnya, pembiaran situasi ini tanpa intervensi yang memadai hanya akan memperparah kondisi dan merusak iklim kondusif di daerah. Toha menekankan bahwa stabilitas sosial adalah prasyarat utama bagi pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

“Potensi konflik sosial yang berlarut-larut di Pati tidak boleh dibiarkan tanpa penanganan serius dari pemerintah pusat. Pemerintah memiliki mandat dan kapasitas untuk menjadi mediator sekaligus fasilitator dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Jangan sampai isu ini bereskalasi menjadi perpecahan yang lebih dalam di antara masyarakat,” ujar Mohamad Toha dalam pernyataannya.

Ia menambahkan bahwa penyelesaian yang cepat tidak berarti terburu-buru, melainkan harus didasari pada prinsip keadilan, transparansi, dan partisipasi aktif dari seluruh pihak yang terlibat. Proses penyelesaian harus mencakup investigasi menyeluruh terhadap akar masalah, mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa, serta perumusan kebijakan yang mengakomodasi kepentingan semua elemen masyarakat, termasuk masyarakat adat dan kelompok rentan yang mungkin terdampak secara langsung.

Dampak dan Harapan Penyelesaian

Situasi konflik yang berkepanjangan tidak hanya mengancam kohesi sosial, tetapi juga dapat berdampak negatif terhadap iklim investasi dan citra daerah. Ketidakpastian hukum dan sosial yang timbul dari konflik semacam ini bisa menghambat masuknya investasi baru dan bahkan menyebabkan penarikan investasi yang sudah ada, yang pada akhirnya merugikan perekonomian lokal dan nasional. Oleh karena itu, penyelesaian yang tuntas dan damai menjadi krusial.

Komisi II DPR RI berharap pemerintah pusat dapat segera membentuk tim khusus atau menunjuk mediator independen untuk memfasilitasi dialog konstruktif antara Pemerintah Kabupaten Pati dan perwakilan masyarakat. Solusi yang diharapkan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mencakup langkah-langkah strategis jangka panjang untuk mencegah terulangnya konflik serupa di masa depan. Ini termasuk peninjauan ulang regulasi yang bermasalah, penguatan mekanisme pengaduan masyarakat, serta peningkatan transparansi dalam pengambilan keputusan daerah. Keberhasilan dalam menuntaskan isu ini akan menjadi preseden positif bagi penanganan konflik serupa di daerah lain di Indonesia.

Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda