Komunitas Ojol Jabodetabek Tolak Skema Komisi 10 Persen: Kekhawatiran Menghantui
Jakarta – Suara penolakan terhadap rencana perubahan skema potongan komisi dari 20 persen menjadi 10 persen untuk mitra pengemudi ojek online (ojol) terus bergulir di wilayah Jabodetabek. Kebijakan yang disinyalir bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pengemudi ini justru disambut dengan kekhawatiran mendalam dari berbagai komunitas ojol, yang menilai perubahan tersebut berpotensi menurunkan kesejahteraan mereka.
Penolakan ini menjadi sorotan utama mengingat tujuannya yang tampak paradoks. Alih-alih menyambut baik potongan komisi yang lebih rendah, para pengemudi justru menyuarakan kekhawatiran akan dampak yang lebih luas terhadap pendapatan harian mereka. Diskusi mengenai skema komisi ini telah menjadi isu sensitif di kalangan mitra pengemudi dan pemerintah, dengan harapan adanya solusi yang adil bagi semua pihak.
Alasan Penolakan dan Kekhawatiran Mitra
Komunitas ojol di Jabodetabek, seperti Paguyuban Driver Online Bersatu (PDOB) dan Gabungan Ojol Jabodetabek (GOJ), secara tegas menolak skema komisi 10 persen. Mereka berpendapat bahwa penurunan persentase komisi tidak serta-merta menjamin peningkatan pendapatan bersih. Sebaliknya, ada kekhawatiran besar bahwa perusahaan aplikasi akan mengkompensasi pengurangan komisi dengan menurunkan tarif dasar perjalanan, mengurangi bonus insentif, atau bahkan memberlakukan biaya-biaya tersembunyi lainnya.
Menurut Budi Santoso, Ketua Umum Paguyuban Driver Online Bersatu (PDOB), skema 20 persen yang berlaku saat ini, meskipun terasa berat, telah memiliki pola pendapatan yang lebih dapat diprediksi oleh para pengemudi. “Kami sudah terbiasa dengan skema 20 persen. Meskipun dirasa besar, kami tahu berapa perkiraan pendapatan bersih yang kami dapat dari setiap order. Jika diturunkan jadi 10 persen, kami khawatir tarif akan dipangkas, atau insentif yang selama ini jadi tulang punggung pendapatan kami akan hilang,” jelas Budi saat ditemui 21 July 2025 di markas komunitasnya.
“Kami bukan menolak komisi yang lebih rendah. Kami menolak ketidakpastian. Kami takut ini hanya pengalihan isu untuk mengikis pendapatan kami dari sisi lain, entah itu dari tarif atau hilangnya bonus yang selama ini kami perjuangkan.”
— Budi Santoso, Ketua Umum Paguyuban Driver Online Bersatu (PDOB)
Dampak Potensial dan Harapan Dialog
Para pengemudi juga menyoroti kurangnya transparansi dari pihak perusahaan aplikasi dalam menjelaskan secara rinci dampak keseluruhan dari perubahan skema komisi ini. Mereka merasa bahwa keputusan tersebut diambil tanpa melibatkan partisipasi aktif dari para mitra, yang justru menjadi ujung tombak operasional perusahaan.
Dr. Aisha Rahman, seorang pakar ekonomi transportasi dari Universitas Paramadina, menilai bahwa kekhawatiran para pengemudi ini beralasan. “Model bisnis platform digital seringkali kompleks. Penurunan satu variabel (komisi) bisa saja diimbangi dengan penyesuaian di variabel lain (tarif atau insentif) untuk menjaga keberlangsungan model bisnis mereka. Penting bagi semua pihak untuk duduk bersama dan merumuskan kebijakan yang benar-benar memberikan keberpihakan kepada kesejahteraan pengemudi,” ujarnya.
Komunitas ojol berharap pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, dapat menjadi mediator yang adil dalam isu ini. Mereka menuntut adanya dialog terbuka dan komprehensif yang melibatkan perwakilan pengemudi, perusahaan aplikasi, dan regulator untuk mencapai kesepahaman yang tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga menjamin pendapatan yang layak dan stabil bagi para mitra pengemudi di seluruh Jabodetabek.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
