Menkeu Purbaya Siapkan Sanksi Tegas, Soroti Biaya Penjara Impor Ilegal

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan rasa terkejutnya terkait penanganan impor baju bekas ilegal yang dikemas dalam bentuk balpres. Merespons kondisi tersebut, Kementerian Keuangan tengah menyusun regulasi baru yang mencakup ketentuan denda hingga daftar hitam (blacklist) bagi para pelaku impor ilegal. Langkah ini digagas untuk memperketat pengawasan dan menekan praktik yang merugikan negara serta industri domestik.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Purbaya dalam sebuah kesempatan pada 22 October 2025, menggarisbawahi urgensi penindakan terhadap praktik impor ilegal yang kerap lolos dari pengawasan. Impor balpres, atau karung besar berisi pakaian bekas, telah lama menjadi sorotan karena dampak negatifnya, mulai dari ancaman kesehatan masyarakat hingga persaingan tidak sehat bagi industri tekstil dan garmen lokal.

“Saya rugi, ngasih makan (pengusaha impor nakal) di penjara!” tegas Purbaya, menunjukkan frustrasi pemerintah terhadap biaya yang harus ditanggung negara akibat pelanggaran tersebut, tidak hanya dari sisi kerugian pendapatan negara tetapi juga biaya penegakan hukum dan perawatan narapidana.

Pengawasan Impor Ilegal Diperketat

Inisiatif Menteri Keuangan Purbaya untuk menyusun aturan baru mencerminkan komitmen pemerintah dalam memerangi praktik impor ilegal yang kian merajalela. Selama ini, importasi pakaian bekas secara balpres dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Larangan ini didasari alasan kesehatan, keamanan, dan perlindungan terhadap industri dalam negeri.

Praktik impor ilegal tidak hanya menyebabkan kerugian miliaran rupiah bagi pendapatan negara dari sektor bea masuk dan pajak, tetapi juga merusak pasar produk lokal. Pakaian bekas yang masuk tanpa standar sanitasi yang jelas berpotensi menyebarkan penyakit dan mengancam kesehatan konsumen. Oleh karena itu, langkah penyusunan aturan denda dan blacklist ini diharapkan dapat memberikan efek jera yang kuat bagi para pelaku.

Kementerian Keuangan, melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, menjadi garda terdepan dalam pengawasan pintu masuk barang. Namun, kompleksitas modus operandi para importir nakal seringkali menjadi tantangan tersendiri. Dengan adanya regulasi baru yang lebih komprehensif, diharapkan sinergi antarlembaga penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan, dapat ditingkatkan untuk menindak tuntas seluruh rantai pasok impor ilegal.

Implikasi Aturan Baru dan Efektivitas Penindakan

Penyusunan ketentuan denda akan didesain untuk sepadan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh praktik impor ilegal, tidak hanya sebagai penalti finansial tetapi juga sebagai sarana disinsentif. Sementara itu, penerapan daftar hitam atau blacklist akan menjadi pukulan telak bagi importir nakal, karena mereka akan kehilangan akses untuk melakukan kegiatan impor secara legal di masa mendatang. Hal ini akan membatasi gerak mereka secara signifikan dalam bisnis perdagangan internasional.

Efektivitas aturan baru ini sangat bergantung pada implementasi dan konsistensi penegakan hukum di lapangan. Diperlukan sistem pelacakan dan verifikasi yang kuat untuk memastikan bahwa entitas yang masuk dalam daftar hitam tidak dapat bersembunyi di balik identitas atau perusahaan lain. Selain itu, kolaborasi dengan sektor swasta dan asosiasi industri juga penting untuk mengumpulkan informasi dan data mengenai praktik ilegal.

Pemerintah berharap, dengan adanya penegasan dari Menteri Purbaya dan rencana regulasi yang lebih ketat, iklim usaha yang adil dan transparan dapat terwujud. Hal ini akan melindungi produsen lokal, memastikan kepatuhan hukum, dan pada akhirnya, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan tanpa harus menanggung beban akibat ulah segelintir pihak yang hanya mencari keuntungan pribadi.

Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda