Menteri Pertanian Pecat Oknum Pemalak Petani, Tekankan Integritas Kementan
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengambil langkah tegas dengan memecat seorang oknum pegawai Kementerian Pertanian (Kementan) yang terbukti melakukan pungutan liar (pungli) terhadap para petani. Insiden ini terungkap pada 28 November 2025, menyusul laporan mengenai praktik pemerasan yang merugikan petani hingga ratusan juta rupiah.
Amran menegaskan bahwa tindakan indisipliner dan pidana semacam ini tidak akan ditoleransi di lingkungan kementerannya. Pungutan liar tersebut bervariasi, mulai dari Rp 50 juta hingga Rp 100 juta untuk setiap unit traktor yang seharusnya menjadi bantuan bagi petani. Bahkan, ada laporan yang menyebutkan permintaan pungli mencapai angka fantastis Rp 600 juta, yang sangat memberatkan para petani yang seharusnya dibantu untuk meningkatkan produktivitasnya.
Menteri Tegas Berantas Pungli
Dalam pernyataannya, Amran Sulaiman menekankan komitmennya untuk membersihkan Kementan dari praktik-praktik koruptif. “Tidak ada toleransi bagi siapa pun yang mencoba memalak petani, tulang punggung ketahanan pangan bangsa ini,” ujar Amran dengan nada tegas. Ia menambahkan bahwa setiap laporan pungli akan ditindaklanjuti secara serius dan pelakunya akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku, baik secara administratif maupun pidana.
Praktik pungli ini disinyalir terjadi dalam skema penyaluran bantuan alat mesin pertanian (alsintan), khususnya traktor. Oknum pegawai tersebut diduga memanfaatkan posisinya untuk meminta sejumlah uang kepada petani yang seharusnya menerima bantuan gratis atau dengan subsidi. Hal ini jelas melukai semangat program pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.
“Petani adalah pahlawan pangan kita. Memeras mereka sama saja merusak fondasi ketahanan pangan nasional. Kami akan pastikan praktik seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi di Kementan.”
Pesan ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi seluruh jajaran Kementan untuk menjunjung tinggi integritas dan tidak tergoda melakukan penyelewengan yang merugikan rakyat.
Reformasi Internal dan Perlindungan Petani
Kasus pungli ini menambah daftar panjang tantangan yang harus dihadapi Kementan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Amran Sulaiman menyerukan kepada seluruh masyarakat, khususnya para petani, untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan indikasi praktik pungli atau korupsi lainnya. Kementan berjanji akan menjamin kerahasiaan pelapor dan menindaklanjuti setiap aduan dengan cepat.
Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Kementan juga akan memperketat pengawasan internal dan menyederhanakan prosedur penyaluran bantuan agar lebih transparan dan minim celah untuk terjadinya penyelewengan. Upaya ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan petani terhadap lembaga pemerintah yang seharusnya menjadi pelayan mereka, serta memastikan setiap program bantuan benar-benar sampai kepada yang berhak tanpa embel-embel pungutan liar. Perlindungan terhadap petani dan penegakan integritas birokrasi menjadi prioritas utama demi terciptanya sektor pertanian yang maju dan sejahtera.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
