Menteri Purbaya Soroti Bantuan BNPB: Desak Distribusi Pangan Merata bagi Korban Bencana

Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya melontarkan kritik keras terhadap Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait mekanisme distribusi bantuan pangan di lokasi bencana. Purbaya menyatakan keterkejutannya atas kebijakan yang ia duga hanya memprioritaskan penyaluran makanan kepada prajurit TNI dan Polri yang bertugas, tanpa menyertakan masyarakat sipil korban bencana.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya pada 30 December 2025, dan langsung menarik perhatian publik serta menjadi sorotan terhadap efektivitas dan inklusivitas penanganan bencana di Indonesia. Menurutnya, prinsip dasar penanggulangan bencana adalah memastikan seluruh pihak yang terdampak, terutama masyarakat sipil, mendapatkan akses bantuan yang layak dan merata.

Kritik tajam ini mencerminkan kekhawatiran akan potensi diskriminasi dalam penyaluran logistik penting di tengah situasi darurat. Purbaya menegaskan bahwa sumber daya negara seharusnya digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat, terutama mereka yang paling rentan akibat musibah.

“Saya kaget mendengar BNPB hanya memberi makan prajurit TNI maupun Polri selama bantu korban bencana. Jangan pelit-pelit lu!” ujar Purbaya dengan nada tegas, menyerukan agar bantuan pangan juga menyasar masyarakat sipil yang terdampak bencana yang seringkali kehilangan segalanya.

Tuntutan Inklusivitas Bantuan

Pernyataan Purbaya menggarisbawahi pentingnya prinsip inklusivitas dalam setiap operasi kemanusiaan. Dalam penanganan bencana, setiap individu yang terdampak berhak atas bantuan dasar seperti makanan, tempat tinggal sementara, dan kebutuhan medis, tanpa memandang status atau latar belakang. Kebijakan yang hanya berfokus pada personel militer atau kepolisian berpotensi menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan, serta dapat memperburuk kondisi psikologis dan fisik para korban sipil.

BNPB sebagai koordinator utama penanggulangan bencana di Indonesia memiliki mandat besar untuk memastikan distribusi bantuan berjalan efektif, efisien, dan adil. Kritik dari seorang Menteri Keuangan menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku, terutama dalam aspek logistik dan penyaluran bantuan esensial. Kesenjangan informasi atau implementasi di lapangan dapat menyebabkan salah sasaran atau bahkan penelantaran kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Para pengamat kebijakan publik juga turut menyuarakan agar BNPB lebih transparan dalam melaporkan mekanisme penyaluran bantuannya. Akses informasi yang jelas mengenai alokasi dan distribusi bantuan dapat membantu membangun kepercayaan publik serta memastikan akuntabilitas lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Evaluasi dan Perbaikan Mekanisme Bantuan

Merespons kritik ini, diharapkan BNPB dapat segera melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan dan praktik di lapangan. Langkah-langkah perbaikan bisa meliputi peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan relawan untuk memastikan cakupan distribusi pangan yang lebih luas. Selain itu, edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak korban bencana juga penting untuk mencegah insiden serupa terulang di masa depan.

Pemerintah, melalui kementerian terkait, juga diharapkan dapat memberikan dukungan penuh untuk perbaikan ini, baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia, maupun regulasi. Fokus utama harus selalu pada pemenuhan hak-hak dasar para korban bencana, yang merupakan prioritas utama dalam setiap upaya kemanusiaan. Perbaikan ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas penanganan bencana, tetapi juga memperkuat rasa keadilan dan solidaritas di tengah masyarakat Indonesia.

Pernyataan Menteri Purbaya ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali bagaimana negara hadir dalam melindungi dan membantu warganya saat menghadapi musibah. Penanganan bencana yang profesional, manusiawi, dan merata adalah cerminan dari komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan rakyatnya.

Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda