OTT KPK di Mandailing Natal: Enam Ditangkap Terkait Korupsi Proyek Jalan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 28 June 2025 melancarkan operasi tangkap tangan (OTT) di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dalam operasi senyap tersebut, enam orang berhasil diamankan karena diduga kuat terlibat dalam praktik korupsi terkait proyek pembangunan dan preservasi jalan di wilayah tersebut.
Penyelidikan Awal dan Kronologi Singkat
Juru Bicara KPK, Ali Fikri, menyatakan bahwa operasi ini merupakan hasil dari penyelidikan panjang yang mengindikasikan adanya indikasi kuat praktik rasuah dalam proyek infrastruktur vital tersebut. Meski identitas detail para terduga pelaku belum diumumkan secara resmi, sumber di internal KPK yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan bahwa keenam orang yang diamankan diduga memiliki peran sentral. Mereka meliputi unsur pejabat di dinas terkait, pihak rekanan pelaksana proyek, serta perantara yang memfasilitasi transaksi ilegal.
Dugaan awal mengarah pada praktik mark-up anggaran proyek, penyelewengan spesifikasi teknis, serta potensi gratifikasi yang melibatkan pejabat daerah untuk memuluskan proses tender dan pelaksanaan proyek. Proyek pembangunan dan preservasi jalan yang dimaksud ditengarai memiliki nilai fantastis, meskipun jumlah pasti kerugian negara masih dalam tahap penghitungan oleh tim penyidik. Barang bukti yang diamankan selama OTT dikabarkan meliputi sejumlah dokumen proyek, bukti transaksi keuangan, serta uang tunai yang diduga merupakan bagian dari suap atau keuntungan ilegal.
“Ini adalah komitmen kami untuk memberantas korupsi di segala lini, termasuk di sektor infrastruktur yang sangat vital bagi pembangunan daerah. Kami akan terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap otak di balik praktik korupsi ini dan menyeret semua pihak yang terlibat ke meja hijau, tanpa pandang bulu.”
– Plt. Juru Bicara KPK Bidang Penindakan, Ali Fikri.
Langkah Selanjutnya dan Komitmen Pemberantasan Korupsi
Pasca-penangkapan, keenam orang yang diamankan langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif selama 1×24 jam guna menentukan status hukum mereka. KPK diharapkan akan segera menggelar konferensi pers untuk menjelaskan secara lebih rinci perihal penangkapan ini, termasuk barang bukti yang disita dan potensi kerugian negara yang ditimbulkan akibat praktik korupsi tersebut.
Kasus ini menambah daftar panjang kasus korupsi di sektor infrastruktur yang ditangani KPK, menunjukkan bahwa pembangunan daerah masih menjadi celah empuk bagi oknum tak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan pribadi. Penegakan hukum ini menjadi peringatan keras bagi para pejabat dan pihak swasta agar tidak main-main dengan anggaran negara, terutama yang berkaitan dengan pembangunan dan pelayanan publik yang seharusnya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
KPK menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan menindak tegas praktik korupsi, terutama di daerah-daerah yang kerap menjadi sasaran empuk praktik rasuah. Masyarakat diimbau untuk terus memberikan dukungan dan laporan jika menemukan indikasi tindak pidana korupsi di lingkungan mereka, sebagai bagian dari upaya kolektif mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
