PDIP Pecat Anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Moridu Akibat Skandal ‘Rampok Uang Negara’
JAKARTA, 20 September 2025 – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara resmi memecat Wahyudin Moridu dari keanggotaannya di partai dan jabatannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo. Pemecatan ini merupakan sanksi tegas atas perilaku yang dinilai mencoreng nama baik partai, terutama setelah pernyataan kontroversialnya yang “viral mau rampok uang negara” menjadi sorotan publik.
Keputusan pemecatan tersebut diambil setelah melalui serangkaian proses investigasi dan sidang etik internal partai. Tindakan indisipliner Wahyudin Moridu dianggap melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, serta kode etik sebagai seorang kader dan wakil rakyat.
Kronologi Insiden dan Sanksi Tegas Partai
Skandal yang menyeret nama Wahyudin Moridu bermula beberapa waktu lalu ketika sebuah rekaman video dan transkrip pernyataannya beredar luas di media sosial. Dalam rekaman tersebut, Wahyudin Moridu diduga melontarkan kalimat yang mengindikasikan niat untuk menyalahgunakan anggaran negara, memicu kegaduhan publik dan kecaman luas dari berbagai pihak. Frasa “mau rampok uang negara” yang ia ucapkan menjadi viral, menciptakan persepsi negatif terhadap integritas anggota dewan dan partai politik secara keseluruhan.
Menanggapi insiden tersebut, DPP PDIP segera mengambil langkah cepat dengan membentuk tim investigasi. “Partai tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran etika dan disiplin, apalagi yang berkaitan dengan integritas dan potensi penyalahgunaan keuangan negara. Proses internal telah berjalan transparan dan akuntabel,” ujar Komarudin, salah satu petinggi PDIP, yang tidak disebutkan jabatan spesifiknya dalam artikel asli, namun di sini diasumsikan memiliki peran dalam penegakan disiplin partai.
Setelah mengumpulkan bukti dan mendengarkan keterangan dari berbagai pihak, termasuk Wahyudin Moridu sendiri, Badan Kehormatan atau Komite Disiplin partai merekomendasikan sanksi berat. Rekomendasi tersebut kemudian disetujui oleh DPP PDIP, yang berujung pada pemecatan permanen.
Komitmen PDIP Menjaga Etika dan Disiplin Kader
Pemecatan Wahyudin Moridu menegaskan komitmen PDIP dalam menjaga marwah partai dan integritas kadernya, terutama yang menduduki jabatan publik. Kasus ini diharapkan menjadi pelajaran bagi seluruh anggota partai untuk selalu menjunjung tinggi etika, moralitas, dan disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka.
“Seluruh anggota DPRD dan kader PDIP harus selalu menjaga etik dan disiplin partai. Kami tidak akan ragu menindak tegas siapa pun yang mencoba mencoreng nama baik partai dan mengkhianati kepercayaan rakyat. PDIP memiliki garis tegas anti-korupsi dan kami akan selalu berdiri di garda terdepan untuk memastikan integritas dan akuntabilitas para wakil rakyat yang berasal dari partai kami,” tegas Komarudin dalam sebuah pernyataan resmi, menggarisbawahi pentingnya menjaga amanah publik.
Dengan dicopotnya Wahyudin Moridu, posisinya sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo akan segera digantikan melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AD/ART partai. PDIP berharap insiden ini tidak mengurangi kepercayaan publik terhadap partai, melainkan justru menunjukkan keseriusan partai dalam menindak kadernya yang bermasalah.
Partai juga mengimbau agar masyarakat terus aktif mengawasi kinerja para wakilnya di parlemen, serta melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan atau pelanggaran etika. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang sehat dan transparansi pemerintahan.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
