Pemprov DKI Jakarta Perketat Verifikasi Bansos, Sasar Pelaku Judi Online
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengumumkan langkah tegas pemerintah provinsi dalam menanggulangi penyalahgunaan bantuan sosial (bansos). Evaluasi ini secara khusus menargetkan penerima bansos yang terindikasi terlibat dalam aktivitas judi online (judol). Langkah ini diambil melalui kerja sama strategis dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), menandai komitmen serius Pemprov DKI dalam menjaga integritas program bantuan sosial dan memerangi praktik ilegal yang merugikan masyarakat.
Kolaborasi Strategis untuk Verifikasi Bansos
Evaluasi menyeluruh ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan sosial yang disalurkan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan dan tidak disalahgunakan untuk kegiatan ilegal, khususnya judi online. Pramono Anung menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir penyalahgunaan dana publik. Kerja sama dengan PPATK dinilai krusial mengingat lembaga tersebut memiliki akses dan kemampuan analisis transaksi keuangan yang mendalam, termasuk pola-pola transaksi yang mencurigakan terkait judi online.
PPATK akan menyediakan data dan analisis terkait aliran dana para penerima bansos yang terindikasi melakukan transaksi terkait judi online. Data ini kemudian akan menjadi dasar bagi Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan verifikasi lebih lanjut dan mengambil tindakan yang diperlukan, mulai dari pencabutan status penerima bansos hingga potensi proses hukum bagi yang terbukti melanggar.
Kami tidak akan mentolerir penyalahgunaan dana bantuan sosial yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi dengan PPATK adalah langkah krusial untuk memastikan setiap rupiah bansos tepat sasaran dan bebas dari pengaruh aktivitas ilegal seperti judi online, ujar Pramono Anung dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta pada 26 July 2025.
Menurut data PPATK, perputaran uang di balik aktivitas judi online di Indonesia mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya, melibatkan jutaan pelaku dari berbagai latar belakang, termasuk kelompok masyarakat ekonomi lemah. Fenomena ini telah menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah karena dampaknya yang merusak secara ekonomi maupun sosial.
Dampak Judi Online dan Komitmen Pemprov
Penyalahgunaan dana bansos untuk judi online tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan tujuan utama program bantuan sosial itu sendiri, yakni meringankan beban ekonomi masyarakat miskin dan rentan. Praktik judi online seringkali menjerumuskan pelakunya ke dalam lingkaran utang dan kemiskinan yang lebih dalam, bahkan memicu tindakan kriminal lainnya.
Pramono Anung menekankan bahwa identifikasi dan penindakan terhadap penerima bansos yang terlibat judi online adalah bagian dari upaya lebih luas Pemprov DKI Jakarta untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dari praktik ilegal. Selain evaluasi bansos, pemerintah provinsi juga akan meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya judi online serta mendorong partisipasi aktif warga dalam melaporkan indikasi penyalahgunaan bansos.
Setelah data dari PPATK diperoleh dan diverifikasi, Pemprov DKI Jakarta akan mengumumkan langkah-langkah selanjutnya, termasuk potensi pemutakhiran data penerima bansos dan pengalihan bantuan kepada keluarga atau individu lain yang lebih membutuhkan dan memenuhi kriteria. Komitmen ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya menjaga integritas program bantuan sosial dan memerangi ancaman judi online yang semakin masif di tengah masyarakat.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
