Prabowo Pastikan TKD Aceh 2026 Utuh, Dukung Pemulihan Pascabencana

Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan kepastian penting bagi Aceh, menyetujui Transfer Keuangan Daerah (TKD) provinsi tersebut untuk tahun anggaran 2026 tidak akan dipotong. Keputusan ini diambil setelah dialog krusial melalui telepon dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA), Purbaya Yudhi Sadewa, di sela rapat koordinasi percepatan pemulihan Aceh pascabencana di Banda Aceh pada 10 January 2026.

Konteks Rapat dan Kebutuhan Mendesak Aceh

Rapat koordinasi yang diselenggarakan di Banda Aceh tersebut berfokus pada strategi komprehensif untuk mempercepat pemulihan dan pembangunan kembali pasca serangkaian bencana alam yang melanda beberapa wilayah di Aceh, termasuk banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi baru-baru ini. Agenda utama adalah sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan daerah, serta alokasi sumber daya yang efektif dalam penanganan dampak bencana.

Dalam pertemuan tersebut, para pejabat daerah, termasuk Pj. Gubernur Aceh dan jajaran terkait, memaparkan tantangan fiskal yang dihadapi provinsi berjuluk “Serambi Mekkah” itu. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah potensi pemotongan TKD, yang mencakup Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh. Dana ini menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan program kesejahteraan masyarakat, yang keberadaannya sangat krusial terutama di masa pemulihan.

TKD sendiri merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Bagi Aceh, komponen Dana Otonomi Khusus merupakan bagian integral yang telah dijamin undang-undang untuk periode tertentu, memberikan ruang fiskal yang lebih besar untuk percepatan pembangunan dan pemulihan pascabencana yang kompleks.

Dialog Krusial dan Komitmen Pusat

Momen penentuan terjadi ketika Purbaya Yudhi Sadewa, mewakili aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat Aceh, mendapatkan kesempatan untuk berbicara langsung dengan Prabowo Subianto melalui sambungan telepon. Purbaya menjelaskan secara rinci dampak signifikan jika TKD Aceh mengalami pemotongan. Ia menekankan bahwa dana tersebut krusial tidak hanya untuk pemulihan bencana tetapi juga untuk keberlanjutan program pembangunan jangka panjang yang telah direncanakan hingga tahun 2026, yang meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik, perumahan, serta infrastruktur vital lainnya.

Menanggapi penjelasan tersebut, Prabowo Subianto, yang dikenal dengan perhatiannya terhadap isu-isu regional dan keamanan nasional, memberikan sinyal positif. Sumber internal yang hadir dalam rapat menyebutkan bahwa Prabowo memahami urgensi situasi dan dampak luas keputusan ini bagi stabilitas regional dan kesejahteraan rakyat Aceh. “Beliau menunjukkan empati yang besar dan komitmen untuk mendukung Aceh dalam proses pemulihan dan pembangunan yang berkelanjutan,” ujar sumber tersebut, yang meminta identitasnya dirahasiakan.

“Kami sangat lega dan bersyukur atas keputusan Bapak Prabowo. Ini adalah angin segar bagi upaya kami membangun kembali Aceh dan memastikan program pembangunan dapat berjalan sesuai rencana tanpa terhambat masalah anggaran. Dana ini vital bagi kelangsungan berbagai proyek, mulai dari infrastruktur tanggap bencana hingga pendidikan dan kesehatan, terutama di tengah upaya pemulihan pascabencana yang masih terus berjalan,” kata Purbaya Yudhi Sadewa seusai menerima kepastian tersebut.

Keputusan untuk tidak memotong TKD 2026 ini menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk terus mendukung otonomi khusus Aceh dan memastikan keberlanjutan pembangunan di wilayah tersebut, terutama dalam menghadapi tantangan pascabencana yang kompleks dan memerlukan alokasi dana yang memadai. Dengan kepastian ini, Pemerintah Aceh kini dapat merancang anggaran 2026 dengan lebih tenang dan fokus pada implementasi program-program prioritas, termasuk penguatan sistem mitigasi bencana di masa depan.

Langkah Prabowo ini juga diinterpretasikan sebagai sinyal kuat dukungan terhadap pemerintah daerah, menunjukkan bahwa dialog dan koordinasi yang efektif antara pusat dan daerah menjadi kunci dalam mengatasi berbagai persoalan, termasuk dalam pengelolaan fiskal di tengah dinamika ekonomi dan tantangan bencana alam.

Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda