Prabowo Tegaskan Reformasi Birokrasi: Tinggalkan Cara Lama, Layani Efisien
Jakarta – Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk mereformasi birokrasi pemerintahan dengan menekankan pentingnya efisiensi dan inovasi dalam pelayanan publik. Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam sebuah rapat internal dengan jajaran kabinet dan staf inti yang diharapkan akan menjadi bagian dari pemerintahannya mendatang, pada 25 June 2025.
Dalam arahannya, Prabowo menyoroti perlunya meninggalkan metode-metode kerja yang sudah usang dan tidak produktif, yang menurutnya hanya akan menghambat kemajuan bangsa. Pesan ini menggarisbawahi tekad Prabowo untuk menciptakan pemerintahan yang sigap, responsif, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Fokus utama dari arahan Prabowo adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Beliau menekankan bahwa setiap jajaran pemerintahan, dari tingkat pusat hingga daerah, harus berorientasi pada hasil dan kebutuhan masyarakat. Hal ini mencakup percepatan proses perizinan, penyederhanaan prosedur administratif, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memudahkan akses layanan bagi warga.
Prabowo mengutarakan bahwa mentalitas “melayani” harus menjadi landasan utama bagi setiap aparatur sipil negara (ASN). Ia menginginkan adanya perubahan paradigma dari birokrasi yang kaku menjadi birokrasi yang adaptif dan proaktif dalam mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat.
“Kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama yang tidak efisien, yang justru menghambat kemajuan. Pelayanan harus cepat, transparan, dan berorientasi pada hasil demi kesejahteraan rakyat,” tegas Prabowo, seraya menekankan urgensi transformasi ini.
Arahan ini juga secara implisit menyentuh isu-isu seperti pungutan liar, lambatnya penanganan keluhan, dan tumpang tindih regulasi yang kerap menjadi sorotan publik. Dengan penekanan pada efisiensi, Prabowo berharap dapat memangkas praktik-praktik tersebut dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel.
Tantangan dan Implementasi Reformasi
Meskipun visi efisiensi birokrasi telah sering digaungkan oleh pemerintahan sebelumnya, Prabowo menyadari bahwa implementasinya tidaklah mudah. Tantangan utama terletak pada perubahan mentalitas dan budaya kerja yang telah mengakar kuat di kalangan birokrat. Oleh karena itu, Prabowo mengisyaratkan bahwa akan ada langkah-langkah konkret, termasuk evaluasi kinerja yang lebih ketat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan sistem digital yang terintegrasi di seluruh lini pemerintahan.
Pemerintahan mendatang di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diharapkan dapat membawa angin segar bagi reformasi birokrasi. Visi “Indonesia Maju” yang diusung oleh pasangan ini sangat bergantung pada kecepatan dan efektivitas birokrasi dalam mewujudkan program-program pembangunan, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, hingga penyaluran bantuan sosial. Keberhasilan dalam merombak cara kerja birokrasi ini akan menjadi indikator penting dalam penilaian kinerja pemerintahan baru di mata publik dan komunitas internasional.
Para analis politik dan ekonom menyambut baik penekanan Prabowo pada efisiensi, mengingat birokrasi yang lambat dan rumit seringkali menjadi penghalang bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan arahan ini, diharapkan pemerintah dapat lebih gesit dalam menghadapi dinamika global dan memenuhi ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap layanan publik yang prima.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
