Puluhan Ribu Petugas SPPG BGN Menanti Gaji, Masalah Teknis Administratif Jadi Biang Kerok
JAKARTA – Pembayaran gaji puluhan ribu petugas program Sistem Penunjang Pembangunan Gizi (SPPG) di bawah naungan Badan Pengelola Generasi Nasional (BGN) dilaporkan mengalami penundaan. Situasi ini berdampak pada sekitar 30.000 petugas pelaksana inovasi di lapangan, beserta para akuntan dan ahli gizi yang berperan penting dalam program tersebut. Penundaan ini, menurut pihak BGN, murni disebabkan oleh kendala teknis administratif yang kompleks.
Skala Masalah dan Dampak Potensial
Wakil Kepala BGN, dalam keterangannya kepada media pada 11 November 2025, mengakui besarnya skala masalah ini. “Jumlah petugas yang terlibat dalam program ini sangat besar, terdiri dari sekitar 30.000 petugas SPPG di lapangan, serta petugas akuntan dan ahli gizi yang jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan di berbagai wilayah,” tuturnya. Ia menggarisbawahi bahwa dengan jumlah personel yang masif tersebut, proses administrasi dan verifikasi data menjadi tantangan tersendiri.
Program SPPG sendiri merupakan inisiatif vital pemerintah untuk mendukung peningkatan gizi masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya di daerah-daerah terpencil. Petugas-petugas ini bertugas melakukan survei, edukasi, dan implementasi program di tingkat akar rumput. Penundaan gaji tentu berpotensi menghambat kinerja mereka, bahkan mengancam keberlangsungan hidup sebagian di antaranya, mengingat banyak dari mereka bergantung penuh pada honorarium ini sebagai mata pencaharian utama.
“Kami memahami kekhawatiran dan keresahan para petugas di lapangan. Perlu kami tegaskan bahwa penundaan ini murni masalah teknis administratif yang meliputi proses verifikasi data, rekonsiliasi anggaran, serta sinkronisasi sistem pembayaran yang melibatkan berbagai pihak. Tidak ada unsur kesengajaan atau niat untuk menunda hak para petugas,” jelas Wakil Kepala BGN, mencoba menenangkan para petugas yang terdampak.
Upaya Penyelesaian dan Harapan Pembayaran
Menanggapi situasi ini, BGN menyatakan telah membentuk tim khusus untuk mempercepat proses penyelesaian masalah administrasi. Tim ini bertugas mengidentifikasi dan memecahkan hambatan yang terjadi, mulai dari ketidaklengkapan data individu, perbedaan data antar instansi, hingga kendala teknis pada sistem pembayaran. BGN juga berkoordinasi erat dengan Kementerian Keuangan dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan alokasi dana dapat segera dicairkan begitu semua persyaratan administratif terpenuhi.
Pihak BGN berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini sesegera mungkin. Meskipun belum dapat memberikan tanggal pasti, mereka berharap pembayaran gaji dapat segera dilakukan dalam waktu dekat setelah seluruh proses verifikasi dan rekonsiliasi data selesai. “Kami terus bekerja keras siang dan malam untuk memastikan hak-hak para petugas dapat segera dipenuhi. Kami mohon kesabaran dari seluruh pihak yang terdampak,” tambah Wakil Kepala BGN.
Masyarakat dan berbagai pihak berharap agar masalah teknis administratif ini dapat segera teratasi. Kehadiran petugas SPPG di lapangan sangat krusial bagi keberhasilan program gizi nasional. Penundaan yang berkepanjangan dikhawatirkan dapat menurunkan moral dan motivasi kerja, yang pada akhirnya akan merugikan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
