Sanksi Menanti Pemda yang Loyo Dukung Program Strategis Nasional
Jakarta, 22 July 2025 – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kembali menegaskan peringatan keras kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia. Mereka diwajibkan untuk memberikan dukungan penuh terhadap Program Strategis Nasional (PSN) yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Kelalaian atau sikap yang kurang proaktif dalam implementasi PSN akan berujung pada sanksi administratif dan evaluasi kinerja yang ketat.
Penekanan pada Akuntabilitas dan Sinergi Daerah
Dalam beberapa kesempatan, termasuk rapat koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah, Mendagri Tito secara lugas menyatakan bahwa PSN merupakan prioritas utama yang harus disukseskan demi kemajuan bangsa. PSN mencakup berbagai sektor krusial, mulai dari pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, energi, hingga transformasi digital. Keberhasilan program-program ini sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Tito menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan PSN di lapangan. Mulai dari penyediaan lahan, perizinan, hingga alokasi anggaran daerah yang selaras dengan tujuan PSN. “Kepala daerah tidak boleh menganggap enteng kewajiban ini. PSN bukan hanya program pusat, melainkan program kita bersama untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Tito.
“Pemerintah pusat sangat serius dalam mengawal keberlanjutan dan keberhasilan Program Strategis Nasional. Kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki mandat konstitusional untuk mendukung ini sepenuhnya. Jika ada yang sengaja menghambat atau menunjukkan kinerja yang kurang memadai dalam pelaksanaan PSN, maka sanksi administratif hingga evaluasi mendalam terhadap kinerja akan menjadi konsekuensinya. Ini adalah bentuk akuntabilitas kami kepada rakyat.”
Ancaman sanksi ini bukan tanpa dasar. Regulasi terkait PSN dan kewajiban pemerintah daerah untuk mendukungnya telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sanksi yang dimaksud dapat berupa teguran tertulis, penundaan atau pemotongan dana transfer daerah, hingga pencopotan dari jabatan bagi pelanggaran berat yang terbukti menghambat pelaksanaan PSN secara signifikan.
Urgensi Program Strategis Nasional bagi Kemajuan Bangsa
Program Strategis Nasional dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan fundamental dan mempercepat pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Contoh PSN meliputi pembangunan jalan tol, bendungan, pelabuhan, bandara, serta program ketahanan pangan seperti food estate, dan pengembangan kawasan industri. Keberhasilan implementasi PSN diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan konektivitas, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.
Kementerian Dalam Negeri, sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah, memiliki peran sentral dalam memastikan PSN berjalan lancar tanpa hambatan di tingkat lokal. Penekanan Mendagri ini diharapkan dapat menjadi cambuk bagi pemerintah daerah yang masih kurang tanggap atau menghadapi kendala dalam menyukseskan PSN di wilayah masing-masing. Diperlukan komitmen politik yang kuat dari kepala daerah untuk mengawal setiap tahapan PSN, dari perencanaan hingga implementasi dan pemeliharaan.
Peringatan dari Mendagri Tito ini menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah bahwa dukungan terhadap PSN bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi demi terwujudnya visi Indonesia maju.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
