Strategi Nasional Perkuat Gizi: Tim Lintas K/L Bersama Persagi Hitung Kebutuhan Ahli Gizi
JAKARTA – Tim Koordinasi Lintas Kementerian/Lembaga (K/L) bersama Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi Indonesia (DPP Persagi) menggelar pertemuan strategis pada 22 November 2025. Diskusi krusial ini berfokus pada penghitungan kebutuhan ahli gizi untuk implementasi program gizi berbasis masyarakat (MBG) dan percepatan penguatan Sistem Layanan Gizi dan Kesehatan (SLHS) di seluruh Indonesia. Inisiatif ini menandai komitmen serius pemerintah dalam mengatasi masalah gizi, termasuk stunting, melalui ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten.
Pertemuan yang dihadiri perwakilan dari berbagai kementerian terkait, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan, menyoroti urgensi peran ahli gizi sebagai garda terdepan dalam upaya perbaikan status gizi masyarakat. Data menunjukkan bahwa ketersediaan dan distribusi ahli gizi yang merata serta berkualitas masih menjadi tantangan signifikan, terutama di daerah terpencil dan perbatasan.
Penghitungan kebutuhan ahli gizi ini bukan sekadar angka, melainkan pondasi untuk penyusunan kebijakan penempatan, pengembangan kapasitas, dan alokasi anggaran yang tepat. Program gizi berbasis masyarakat memerlukan sentuhan langsung dari profesional yang memahami konteks lokal dan mampu merancang intervensi gizi spesifik dan sensitif yang efektif. Sementara itu, percepatan SLHS membutuhkan ahli gizi untuk mengelola data, melakukan skrining, konseling, serta mengawasi implementasi program gizi di fasilitas layanan kesehatan primer.
Peran Kunci Ahli Gizi dalam Penurunan Stunting
Penurunan angka stunting menjadi prioritas nasional yang membutuhkan pendekatan multidimensional, salah satunya adalah penguatan sumber daya manusia di bidang gizi. Ahli gizi memiliki peran vital mulai dari tingkat pusat hingga posyandu dalam edukasi gizi, identifikasi masalah gizi, serta intervensi langsung seperti pemberian makanan tambahan dan suplementasi. Tanpa ahli gizi yang cukup, efektivitas program-program ini akan sangat terganggu.
“Ketersediaan dan distribusi ahli gizi yang merata adalah tulang punggung keberhasilan program gizi nasional, khususnya dalam upaya percepatan penurunan stunting. Mereka adalah ujung tombak yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, memberikan edukasi, dan memastikan intervensi gizi berjalan optimal. Tanpa mereka, upaya kita akan terhambat dan target nasional sulit tercapai.”
— Pernyataan perwakilan DPP Persagi dalam pertemuan tersebut.
Para peserta pertemuan juga membahas standar kompetensi yang harus dimiliki ahli gizi agar mampu menghadapi tantangan kesehatan masyarakat yang kian kompleks. Hal ini mencakup tidak hanya keahlian klinis, tetapi juga kemampuan dalam perencanaan program, advokasi kebijakan, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan gizi.
Akselerasi Sistem Layanan Gizi dan Tantangan Ke Depan
Penguatan Sistem Layanan Gizi dan Kesehatan (SLHS) digagas untuk menciptakan ekosistem layanan gizi yang terintegrasi, efisien, dan berbasis data. Sistem ini diharapkan mampu memfasilitasi pelaporan, pemantauan, dan evaluasi program gizi secara real-time, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat sasaran. Kehadiran ahli gizi dalam sistem ini sangat krusial untuk memastikan data yang dikumpulkan akurat dan intervensi yang diberikan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Tantangan ke depan meliputi sinkronisasi data antar K/L, pengembangan platform digital yang user-friendly, serta penyediaan infrastruktur pendukung di daerah. Selain itu, aspek keberlanjutan pendanaan dan regulasi yang mendukung implementasi SLHS secara nasional juga menjadi fokus pembahasan. Hasil dari pertemuan Tim Koordinasi Lintas K/L dan DPP Persagi ini diharapkan menjadi rekomendasi kebijakan yang kuat bagi pemerintah untuk segera ditindaklanjuti, demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang sehat dan bebas masalah gizi di masa depan.
Langkah konkret yang akan segera diambil meliputi penyusunan peta jalan (roadmap) kebutuhan ahli gizi secara nasional, pengembangan modul pelatihan yang terstandar, serta harmonisasi regulasi terkait profesi ahli gizi. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi kunci utama untuk memastikan setiap individu di Indonesia mendapatkan akses terhadap layanan gizi yang berkualitas.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
