Vonis Hasto Kristiyanto Mendekat: Dakwaan Jaksa Dituding Selundupkan Fakta
JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto, akan menghadapi sidang vonis dalam kasus dugaan suap pengganti antar waktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku serta perkara perintangan penyidikan. Sidang putusan yang sangat dinantikan ini dijadwalkan akan digelar pada Jumat, 25 Juli 2025.
Menjelang pembacaan vonis, Hasto Kristiyanto secara tegas menyampaikan keberatannya terhadap dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ia menuding dakwaan tersebut sarat dengan penyelundupan fakta, sebuah klaim serius yang dapat mempengaruhi legitimasi proses hukum yang berjalan.
Tudingan Penyelundupan Fakta dalam Dakwaan
Dalam beberapa kesempatan, termasuk saat pembacaan pleidoi atau nota pembelaan, Hasto Kristiyanto secara gamblang mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap substansi dakwaan. Menurutnya, ada upaya sistematis untuk menyembunyikan atau memutarbalikkan fakta-fakta penting yang relevan dengan kasus yang menjeratnya.
“Dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara dugaan suap PAW anggota DPR RI Harun Masiku dan perkara perintangan penyidikan, sarat dengan penyelundupan fakta,” ujar Hasto, menggarisbawahi poin keberatannya yang paling mendasar.
Tudingan ini mengindikasikan adanya celah atau kekeliruan dalam konstruksi kasus yang dibangun oleh jaksa, yang menurut Hasto, berpotensi merugikan posisi hukumnya. Klaim penyelundupan fakta ini menjadi poin krusial dalam pembelaannya, mengingat konsekuensi hukum yang sangat besar menantinya.
Latar Belakang Kasus Harun Masiku dan Implikasinya
Kasus yang menyeret nama Hasto Kristiyanto bermula dari perkara suap terkait penetapan anggota DPR RI PAW, yang melibatkan mantan Calon Legislatif PDI-P, Harun Masiku. Nama Harun Masiku sendiri telah lama menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan hingga kini masih masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
Hasto dituduh terlibat dalam upaya suap untuk memuluskan langkah Harun Masiku agar dapat menduduki kursi DPR melalui mekanisme PAW. Selain itu, ia juga didakwa dengan perkara perintangan penyidikan, yang diduga terkait dengan upaya menyembunyikan keberadaan atau membantu pelarian Harun Masiku dari kejaran aparat penegak hukum.
Kasus ini menjadi sorotan publik mengingat posisi Hasto sebagai salah satu tokoh penting di partai politik terbesar di Indonesia. Keterlibatan seorang sekretaris jenderal partai dalam dugaan kasus korupsi dan perintangan penyidikan menimbulkan implikasi serius terhadap citra partai dan kepercayaan publik terhadap proses hukum di Tanah Air.
Sidang vonis pada Jumat, 25 Juli 2025, akan menjadi penentu nasib hukum Hasto Kristiyanto. Publik dan media massa akan menyoroti setiap detail putusan ini, mengingat pentingnya transparansi dan keadilan dalam penegakan hukum, khususnya terhadap kasus-kasus yang melibatkan figur publik. Keputusan majelis hakim diharapkan dapat memberikan kejelasan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, serta menjadi preseden penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Perkembangan selanjutnya akan terus kami pantau dari Pengadilan Tipikor Jakarta, tempat persidangan berlangsung, pada 18 July 2025.
Kunjungi halaman utama kami untuk berita terbaru lainnya 👉
Beranda
